Biaya STNK Naik, Korlantas Polri Janjikan Perbaikan Layanan

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Korps Lalu Lintas Polri Brigadir Jenderal Royke Lumowa  mengatakan, kenaikan tarif surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) akan diiringi dengan kualitas pelayanan Polri. Ia menjanjikan bakal ada perbaikan layanan dari mulai sarana terknologi informasi hingga pelayanan pembuatan surat izin mengemudi (SIM) secara online.

"(Peningkatan pelayanan) baik itu pelayanan di ruangan, kualitas sarana prasarana, teknologi informasi dan SIM online," kata Royke, Rabu (3/1) malam di Gedung Korlantas Polri, Jakarta, seperti diberitakan Antara.

Kenaikan tarif akan efektif dimulai besok. Polri, kata Royke, akan terus menggelar sosialisasi kenaikan terif tersebut. Ia menegaskan, pajak yang dibayar masyarakat itu akan dikembalikan dalam bentuk pelayanan yang sebaik-baiknya.

Lihat juga: Kenaikan Tarif STNK dan BPKB Berdasaran Temuan BPK dan DPR

Royke juga mewanti-wanti anggotanya untuk memberikan pelayanan optimal pada masyarakat. Ia mengancam akan memberikan sanksi tegas pada anak buahnya yang melanggar.

"Sudah ada aturannya, yang melanggar kami beri hukuman. Tidak sedikit anggota yang telah diberikan hukuman saat kedapatan melanggar," katanya.

Terkait program SIM online, Royke yang baru saja dilantik jadi Kepala Korlantas ini mengatakan, program ini bisa mempermudah masyarakat. Selain menekan pungutan liar, masyarakat yang tadinya harus melewati lima loket dalam mengurus SIM, nanti jika sudah berlaku cukup hanya di satu loket.

Lihat juga: YLKI: Kualitas Layanan Rendah, Kenaikan Biaya STNK Tak Tepat

Pemerintah memutuskan menaikan biaya pelayanan STNK dan BPKB melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kenaikan tarif ini telah melalui kajian mendalam. Biaya layanan yang dinaikan ini sudah enam tahun tidak mengalami penyesuaian. 

Kenaikan biaya itu menurutnya juga telah mempertimbangkan peningkatan pelayanan yang terus dilakukan Polri.

"PNBP harus mencerminkan layanan yang diberikan, harus menggambarkan pemerintah lebih efisien, baik dan terbuka serta kredibel. Sehingga, masyarakat bisa lebih percaya terhadap jasa yang diberikan oleh pemerintah," kata Sri. (yul)