KPK Belum Terima Draf Perppu UU Nomor 30 Tahun 2002

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Koruspi (KPK) menyatakan, belum menerima salinan draf Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang beredar di masyarakat.

Kapala Biro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK belum mengambil sikap resmi atas beredarnya draf Rancangan Perppu tersebut. Oleh karena itu, ia enggan berkomentar secara rinci atas hal tersebut.

"Kami mendengar draf yang beredar, tapi secara kelembagaan belum menerima dan perlu dicek terlebih dahulu," ujar Febri di Kantor KPK, Jakarta, Kamis (5/1).

Pilihan Redaksi Legislator NasDem Ikuti Kemauan Presiden Soal Revisi UU KPK 'Ada Barter Penundaan Revisi UU KPK - RUU Pengampunan Pajak' BNN Inginkan Keistimewaan Kerja Layaknya KPK KPK Diusulkan Masuk dalam UUD 1945

Febri menjelaskan, draf Rancangan Perppu tersebut merupakan kewenangan Presiden. Ia mengklaim, sampai saat ini KPK telah bekerja sesuai dengan UU yang berlaku.

"Kalau Presiden menginginkan penguatan terhadap pemberantasan korupsi tentu saja itu akan baik tidak hanya bagi KPK;" ujarnya.

Febri menyampaikan, KPK pernah melakukan kajian terkait dengan peran lembaga itu dalam memberantas korupsi di Indonesia. Dalam kajian itu, KPK membandingkan pola kerja lembaga antikorupsi yang ada beberapa negara.

"Kebutuhannya lebih kepada bagaimana kami mendesain organisasi untuk belajar banyak dari lembaga antikorupsi yang telah sukses," ujar Febri.

Beredar sebuah draf Rancangan Perppu UU KPK. Draf tersebut menyebut, KPK merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan Tipikor dan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Selain itu, KPK dinyatakan memiliki kewenangan untuk memberhentikan atau melanjutkan setiap perkara korupsi.

Draf berisi satu halaman pengantar dan enam halaman Rancangan Perppu itu dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan ditujukan untuk Kejaksaan Agung.

Sementara itu, Juru Bicara Presiden, Johan Budi Sapto Pribowo mengatakan, draf Perppu Perubahan UU KPK belum ada di Sekretariat Negara. "Saya sudah cek. Jangan-jangan copy draf Perppu itu hoax, coba tanya ke Kumham," kata Johan. (rdk)