Pemerintah 'Pancang Patok' 100 Pulau Kecil di Perbatasan

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah berencana mengambil alih pulau-pulau yang selama ini dikuasai oleh pribadi. Tahun ini ditargetkan ada 100 pulau kecil di wilayah terluar akan diubah statusnya jadi milik negara.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah mendata pulau-pulau kecil sejak tahun lalu. Tercatat ada sekitar 13.500 pulau kecil.

Menurut Pelaksana Tugas Direktur Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Sjarief Widjaja, jumlah tersebut kemungkinan terus bertambah karena pendataan masih terus dilakukan.

Lihat juga: Jepang Sodorkan RI Teknologi Budidaya Tuna Laut Dalam

Pendataan dilakukan agar tak ada lagi pulau yang diklaim oleh pribadi dan disalahgunakan. Apalagi jika pulau kecil terletak di kawasan terdepan yang berpotensi dicaplok negara lain dan dikeruk hasil lautnya.

"Pulau memang sesuai peraturan itu punya negara, bukan atas nama pribadi, apalagi pulau yang diklaim oleh (orang) asing, ini akan kembali diinventarisir, dikembalikan jadi tanah negara," kata Sjarief kepada CNNIndonesia.com, Senin (9/1).

Pulau itu akan diidentifikasi ulang melalui beberapa tahap, mulai dari penamaan, penentuan titik lokasi, dan status untuk menentukan apakah pulau tersebut termasuk tanah adat atau bukan.

Lihat juga: Pesona Wisata di Atambua, Perbatasan RI dan Timor Leste

KKP juga akan mengatur apakah nantinya sebuah pulau bisa dikelola oleh masyarakat dan perusahaan atau tidak.

"Yang jelas pemerintah akan membuat pulau-pulau itu lebih bermanfaat, akan ada pulau yang dijadikan khusus untuk wisata atau konservasi penyu. Jadi setelah diklaim oleh negara pulau akan sangat bermanfaat, tidak diabaikan," kata Sjarief.