Pasca Banjir Bandang, Kota Bima Pulih Hingga 90 Persen

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Barat menyatakan kondisi kota Bima mulai pulih pasca banjir bandang Desember lalu. Pemulihan pun diklaim mencapai 90 persen.

"Kami pikir tiga sampai empat hari ke depan proses pembersihan sudah selesai," kata Kepala BPBD Nusa Tenggara Barat H Mohammad Rum seperti dilansir dari Antara, Selasa (10/1).

Mohammad menjelaskan, meski 90 persen kondisi kota Bima sudah mulai pulih, di beberapa tempat seperti Kelurahan Dara dan Penaraga, tim tanggap darurat masih kesulitan melakukan pembersihan.

Hal ini disebabkan kondisi wilayah Kelurahan Dara, lebih rendah sehingga lebih susah dalam proses pembersihan. Begitu pun di Kelurahan Penaraga.

"Kami sedang berusaha, dalam waktu tiga empat hari ke depan sudah selesai," katanya.

Menurutnya, saat ini pemerintah terus mempercepat pemulihan kota Bima dengan memprioritaskan pada sejumlah program, di antaranya perbaikan drainase kota, pembuatan normalisasi sungai, perkuatan tebing sungai, termasuk di sektor hulu, yakni melakukan reboisasi hutan yang rusak.

Untuk diketahui, pemerintah telah memperpanjang masa tanggap darurat banjir bandang di Kota Bima, hingga 14 hari. Semula masa tanggap darurat berakhir 5 Januari 2017, namun diperpanjang hingga 19 Januari 2017.

"Tanggap darurat tidak ada batasan anggaran, silakan saja digunakan nanti akan di-reimburse oleh BNPB. Anggaran sudah ada di negara, "on call" Rp2 triliun," jelasnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Bima, Syahrial Nuryaddin, mengatakan pemerintah melalui BNPB telah membagi bidang kerja dalam lima sektor pada tahap rehabilitasi dan rekontruksi, yaitu permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi produktif, dan lintas sektor.

Pilihan Redaksi Banjir Rendam 60 Rumah di Pasaman Sumatera Barat Banjir Genangi Sejumlah Wilayah di Amerika Serikat Padang Diguncang Gempa 5,5 SR

Sektor permukiman meliputi perumahan dan prasarana lingkungan. Sektor infrastruktur meliputi transportasi, energi, air dan sanitasi, sumberdaya air, dan telekomunikasi.

Kemudian di sektor sosial meliputi bangunan bersejarah dan cagar budaya, seni budaya, kelembagaan sosial, keagamaan, pendidikan, dan kesehatan. Selanjutnya, di sektor ekonomi produktif meliputi pertanian tanaman pangan dan peternakan, pariwisata, perikanan, perdagangan, koperasi, dan perindustrian.

Terakhir, lintas sektor yang mencakup pemerintahan, keuangan dan perbankan, keamanan dan ketertiban (Polri), pertahanan (TNI), dan lingkungan hidup.