Jokowi Minta Pasukan TNI di Perbatasan Ditambah

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo mengatakan, penyebaran pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di wilayah Indonesia tak merata. Jumlah pasukan TNI di Indonesia cenderung terpusat di Pulau Jawa.

Sedangkan di wilayah perbatasan masih kurang. Wilayah yang membutuhkan penambahan seperti di titik paling utara maupun selatan Indonesia bagian timur.

Pilihan Redaksi Milisi Timtim Pro-RI: Menetap Dibunuh, Eksodus Ditelantarkan Menjaga Perbatasan dengan Telekomunikasi TNI Evaluasi Sistem Penyaluran Logistik ke Daerah Terpencil Hubungan 'Benci Tapi Rindu' Indonesia-Australia

"Saya melihat saat ini penempatan gelar pasukan TNI di titik paling utara sebelah timur, di titik utara sebelah barat, dan di titik selatan bagian timur dan barat masih kurang," kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (12/1).

Jokowi menyatakan, penataan dan pemerataan pasukan TNI di seluruh wilayah merupakan keharusan demi membentuk pertahanan yang kuat dan kokoh. Terutama dalam menjaga kedaulatan negara dari ancaman.

Selain itu, ia menyatakan wilayah-wilayah terluar Indonesia berpotensi menjadi pusat-pusat penggerak dan pertumbuhan ekonomi dan sosial.

Jokowi meminta TNI berperan aktif dalam membangun pinggiran dan kawasan perbatasan Indonesia, seperti Kepulauan Natuna, Kepulauan Miangas, Biak, Merauke, dan Rote.

Langkah ini sejalan dengan fokus percepatan pemerataan pembangunan nasional dua tahun terakhir. Pemerataan semakin diintensifkan tahun ini demi mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi antarwilayah terutama kawasan timur dan barat Indonesia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga berpesan agar seluruh pasukan TNI bersiap menghadapi corak peperangan dan tantangan mendatang berlandaskan posisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

"Sehingga rakyat di pinggiran merasakan keadaan negara dan merasa semakin bermartabat serta semakin bangsa sebagai warga negara Indonesia," kata Jokowi.

Sementara itu Juru Bicara Presiden, Johan Budi mengatakan, waktu dua bulan diberikan pada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, Keamanan Wiranto untuk mematangkan pemerataan pasukan.

"Presiden minta segera dilakukan kajian agar ada konsep yang lebih terintegrasi," kata Johan.

Gatot dan Wiranto disebut telah memaparkan penempatan pos-pos baru TNI dan ancaman-ancaman mendatang. Pembiayaan juga sudah dibahas dan diminta untuk dimatangkan dalam waktu dekat.

Senada, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menuturkan, pemerataan pasukan dan pembangunan nasional diperlukan demi pertahanan jangka panjang. Jokowi, kata Pramono, berharap pemerataan ini segera direalisasikan.

"Sehingga negara yang seluas ini tidak hanya dijaga hanya dari Jawa," kata Pram.