Jokowi Minta Tak Ada Kompromi Bagi Perusahaan Pemicu Karhutla

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada jajarannya untuk bertindak tegas mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun ini. Dia menyatakan, tak ada kompromi bagi perusahaan yang tidak merawat dan memelihara lokasi setelah diberikan konsesi.

"Tahun ini enggak usah pakai peringatan. Bekukan ya, bekukan. Cabut ya, cabut," tegas Jokowi di Istana Negara, Senin (23/1).

Ia menegaskan, semua unsur harus bergerak cepat dan memeriksa langsung ke lapangan apabila ada indikasi karhutla. Hal ini dikarenakan karhutla kerap terjadi meski mengalami penurunan. Pada 2016, karhutla menurun hingga 83,21 persen dibandingkan 2015.

"Jangan memantau dari kantor, dari belakang meja. Yang saya sampaikan 2015 dan 2016 masih berlaku. Apa perlu saya ingatkan? Saya kira sudah pada mengerti, tidak perlu saya sampaikan lagi," kata Jokowi.

Pilihan Redaksi Jokowi Didesak Buka Dokumen Penghentian Kebakaran Hutan Riau KontraS Ajukan Sengketa Informasi Soal SP3 15 Perusahaan Riau Sebanyak 20 Titik Panas Terdeteksi di Sekitar Sumatera APP Libatkan Petani Kecil Dalam Mitigasi Perubahan Iklim

Sejak 2015, pemerintah bersama aparat telah memperingatkan, membekukan, hingga mencabut izin sejumlah perusahaan terkait kebakaran hutan.

Penguatan sistem reward and punishment, kata Jokowi, perlu dilakukan di jajaran TNI dan kepolisian di daerah yang tak terbakar dan rawan tiap tahunnya. Aparat diinstruksikan tidak berkompromi dalam menyelesaikan perkara kebakaran hutan.

Ia menekankan, seluruh aparat harus tetap siaga dan tidak lengah, terlebih Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksikan tahun ini lebih kering dibanding 2016. Jajaran aparat diminta memperkuat sistem deteksi dini, terutama di daerah rawan seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Papua.

Kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono, Jokowi menginstruksikan agar pembangunan kanal blocking dan sumur bor dimasifkan tahun ini. Instruksi ini juga berlaku bagi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Kepala Badan Restorasi Gambut Nazir Foead.

Selain itu, percepatan penanggulangan bencana juga diperlukan dalam pengawasan operasi udara. Jokowi mengatakan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama pemerintah dapat segera mengambil langkah, seperti water bombing atau rekayasa cuaca, ketika melihat indikasi kebakaran.

"Jangan api sudah besar baru mencari sewa pesawat. Itu terlambat," ucap Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini yakin, seluruh jajarannya telah mengerti kondisi di lapangan, belajar dari kebakaran hutan 2015 lalu yang merugikan keuangan negara hingga Rp220 triliun. Selain itu, masyarakat juga dirugikan mulai dari sektor pendidikan hingga kesehatan.

Jokowi pun meminta kerja sama semua pihak, termasuk kepala daerah agar kebakaran seperti dua tahun lalu tak terulang.

"Lapangan kita semua sudah tahu, jadi tidak usah berbicara mengenai ini. Ini hanya soal memutuskan dan kecepatan bertindak," katanya. (pmg/pmg)