Berkaca Kasus Ahok, Polisi Akan Tuntaskan Perkara Sylvi

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, penyidik akan terus mengusut dugaan korupsi dalam pembangunan masjid di Kantor Wali Kota Jakata Pusat dan dana bantuan sosial Kwartir Daerah DKI Jakarta yang terkait dengan Sylviana Murni.

Kasus akan terus berjalan meski mantan Deputi Gubernur DKI Jakarta bidang Pariwisata dan Kebudayaan itu tengah mengikuti Pilkada DKI Jakarta. 

Dengan terus mengusut kasus itu, Tito mengaku terpaksa mengabaikan Surat Edaran Peraturan Kapolri Nomor SE/7/VI/2014 yang diteken Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti saat menjabat. Dalam edaran itu dinyatakan bahwa pengusutan kasus calon kepala daerah harus menunggu proses pilkada selesai.

Lihat juga: Kapolri: #Aksi411 dan #Aksi212 Menggerus Toleransi

Menurut Tito, kasus yang menjerat Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi referensi Polri untuk memproses kasus-kasus lain yang menyeret calon kepala daerah.

"Ini (kasus Ahok) membawa konsekuensi. Siapa pun yang dilaporkan, semua dilaporkan sama, harus diproses," kata Tito di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Rabu (25/1).

Peraturan Kapolri itu mulanya diterbitkan agar terkesan tidak terjadi politisasi dan kriminalisasi dengan memanfaatkan penegakan hukum. Namun, karena desakan masyarakat yang kuat, Polri melanjutkan laporan terhadap Ahok.

Lihat juga: Kasus Masjid Al Fauz Naik Sidik, Polisi Segera Periksa Sylvi

Tito juga mengatakan, aksi saling lapor terhadap peserta pilkada tak hanya terjadi di Jakarta. Di daerah lain juga banyak ditemukan hal serupa. Menurutnya, kasus Ahok menjadi acuan untuk menindaklanjuti laporan tanpa harus menunggu pilkada selesai.

"Jangan dihentikan prosesnya karena referensinya adalah kasus Ahok yang diajukan pada saat tahapan pilkada. Otomatis membawa konsekuensi hukum asas equality before the law, semua sama di muka hukum. Tidak ada bedanya," kata Tito.

Sementara itu Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareksrim) Polri Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto mengatakan, indikasi pidana dalam kasus yang terkait dengan Sylviana ditemukan setelah penyidik melakukan gelar perkara. (sur/obs)