Kiprah Patrialis, Hakim MK Penyokong Hukum Mati Koruptor

Jakarta, CNN Indonesia -- Karier Patrialis Akbar boleh dibilang moncer sepanjang hidupnya. Pria berdarah Minang itu setidaknya pernah menduduki posisi di tiga cabang kekuasaan negara, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Dibesarkan oleh keluarga veteran, Patrialis sejak kecil diajarkan hidup berkecukupan dengan membantu usaha yang dijalankan ayahnya, Letda (Purn) H. Ali Akbar, di Desa Kampung Jua, Padang.

Patrialis sejak remaja cukup 'gila' dengan pendidikan. Dia mengenyam edukasi di dua tempat sekolah menengah atas sekaligus. "Saya sekolah agama pada pagi hari dan bersekolah di STM siang hari," kenang Patrialis seperti dikutip di laman resmi Mahkamah Konstitusi.

Saat itu Patrialis sudah bermimpi jadi penegak hukum. Usai lulus STM, Patrialis terbang merantau ke Jakarta berbekal 'surat keterangan anak veteran' dengan harapan bisa jadi tiket masuk kelas ekstensi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Lihat juga: KPK: Penangkapan Hakim MK Terkait Uji Materi UU Ternak

Nahas didapat, 'surat keterangan anak veteran' itu berakhir di tempat sampah. Sebagai gantinya, Patrialis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta dan langsung mendapat kesempatan untuk menjadi asisten dosen filsafat hukum.

Kemampuan Patrialis sebagai pengacara mulai terasah sejak bergabung dengan lembaga kampus. Dia saat itu mulai menangani beberapa kasus. Seiring dengan berkembangnya jaringan, Patrialis juga terbilang aktif dalam organisasi Pemuda Muhammadiyah.

Ketika itulah kedekatan Patrialis di dunia politik terbentuk. Setelah berkenalan dengan Amien Rais, pada 1998, Patrialis ditawarkan untuk bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN), yang kemudian mengantarkan dirinya menjadi anggota DPR-RI dua periode dari daerah pemilihan Sumatra Barat (1999–2004 dan 2004–2009).

“Saya pun langsung ditawari menjadi Wakil Sekretaris Jenderal PAN,” kata dia.

Lihat juga: Nasib Patrialis Akbar Tunggu Dewan Etik Mahkamah Konstitusi

Usai satu dekade bergulat di Komisi Hukum DPR, Patrialis kembali terjun ke politik praktis dengan bergabung dalam Tim Sukses pasangan peserta pilpres 2009 Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.

Kontribusi dia sebagai anggota tim advokasi dan bantuan hukum di tim sukses membuat SBY mempercayakan Patrialis mengisi jabatan Menteri Hukum dan HAM Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.

Saat menjabat Menteri Hukum dan HAM, Patrialis tegas mendukung hukuman mati bagi koruptor. Dia bahkan menyebut koruptor di Indonesia adalah pengkhianat.

Menurut Patrialis, Indonesia perlu meniru langkah China yang telah lebih dulu menerapkan hukuman mati bagi para pelaku tindak pidana korupsi.

"Undang-undang korupsinya mengatakan demikian. Masa kita masih harus berdebat soal itu," tegas Patrialis.

Lihat juga: Penangkapan Patrialis Akbar Saat MK Perbaiki Diri

Jabatan Menteri Hukum dan HAM tidak dituntaskan oleh Patrialis hingga satu masa periode kabinet. Usai mengurusi ranah legislatif dan eksekutif, Patrialis kemudian dipercaya mengisi jabatan penting di ranah yudikatif selaku hakim Mahkamah Konstitusi.

SBY menunjuk Patrialis Akbar sebagai Hakim Konstitusi dari unsur pemerintah menggantikan Hakim Achmad Sodiki yang diberhentikan karena sudah mendekati usia pensiun Hakim Konstitusi, yakni 70 tahun.

Pada 13 Agustus 2013, Patrialis mengucap sumpah bersama hakim MK Masia Farida Indrati dan Ketua MK saat itu Akil Mochtar, yang belakangan berakhir jadi pesakitan.

Lihat juga: Penangkapan Hakim MK Coreng Integritas Lembaga Peradilan

Bagaimanapun, pengangkatan Patrialis sebagai hakim MK bukan tanpa kritik. Kehadiran dia di MK dinilai kontroversial lantaran dianggap tidak layak dan kompeten duduk di kursi kehormatan hakim.

Selain dianggap belum berpengalaman, Patrialis dianggap riskan menurunkan marwah MK mengingat rekam jejaknya yang kental dengan kepentingan politik dan dekat dengan lingkaran penguasa di ranah eksekutif. (yul)