KPU DKI Berharap Pinjaman Alat Pendeteksi KTP Palsu dari BPPT

Jakarta, CNN Indonesia -- KPU DKI Jakarta berharap mendapat pinjaman alat pembaca kartu (card reader) dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Alat tersebut akan digunakan untuk mendeteksi KTP elektronik palsu pada hari pemungutan suara, 15 Februari mendatang.

Komisioner KPU DKI Mochamad Sidik mengatakan, wacana pengunaan card reader muncul sepekan sebelum pemungutan suara. Sidik berkata, lembaganya tidak dapat membeli alat itu secara mendadak karena pengadaan harus melalui proses perencanaan anggaran.

"Selain mahal, itu kan perlu kebijakan nasional atau kebijakan yang jelas tidak mendadak. Kalau ada koordinasi dan BPPT mau meminjamkan ke KPU, saya kira pilihan itu lebih aman," ujar Sidik di Jakarta, Senin (6/2).

Lihat juga: KPU DKI Antisipasi Lonjakan Pemilih

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh mengimbau KPU menggunakan card reader untuk antisipasi keberadaan KTP elektronik palsu.

Zudan berkata, jika penggunaan card reader tidak dimungkinkan, penyelenggara pilkada harus memiliki alternatif lain untuk mengecek keabsahan kartu identitas pemilik suara.

"Petugas di TPS bisa melakukan cek nomor identitas kependudukan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Konsolidasi di Dinas Dukcapil, dalam dua menit terjawab semua," kata Zudan.

Zudan menuturkan, petugas TPS dapat memotret KTP elektronik yang keasliannya mereka ragukan. Setelah itu, kata dia, petugas harus mengirim foto tersebut ke Dinas Dukcapil setempat untuk memastikan keabsahan kartu identitas.

Proses itu diklaim Zudan hanya akan berlangsung selama dua menit. Untuk menunjang proses pengecekan tersebut, pegawai Dinas Dukcapil akan tetap bekerja pada hari pemungutan suara.

Lihat juga: Waspadai KTP Palsu Jelang Pencoblosan Pilkada Serentak 2017

Jelang pemungutan suara pilkada serentak pada 15 Februari mendatang, Kementerian Dalam Negeri meminta semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pilkada mewaspadai beredarnya KTP elektronik palsu.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, modus KTP palsu ini umumnya dilakukan saat ada pasangan calon kepala daerah perseorangan.

"Info di media sosial beredar soal KTP Elektronik palsu, di mana satu orang dengan foto sama namun identitas berbeda. Ini untuk mengejar jumlah dukungan," kata Tjahjo, Sabtu pekan lalu. (abm/pmg)