Wiranto: Tindak Tegas Pelaku Pengerahan Massa Jelang Pilkada

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menginstruksikan kepada aparat keamanan untuk menindak tegas para pihak yang melakukan pengerahan massa jelang pemungutan suara pilkada. Dia meminta aparat tidak ragu bertindak tanpa pandang bulu kepada siapa pun yang dianggap mengganggu pilkada.

"Yang pasti dalam minggu tenang tidak diizinkan pengerahan massa di ruang publik. Kalau dilakukan akan ditindak tegas," kata Wiranto di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (6/2).

Masa tenang akan berlangsung pada 11-14 Februari mendatang. Wiranto mengajak seluruh masyarakat, tokoh agama dan intelektual untuk ikut menjaga situasi agar tetap tenang. Sebab menurutnya, pelaksanaan pilkada serentak bakal menjadi sorotan dunia internasional.

Lihat juga: Mendagri: Jangan Ganggu Masa Tenang Pilkada dengan Aksi

Wiranto juga meminta para pengguna media sosial untuk menahan diri agar tidak membuat kegaduhan. Dia mengatakan, masa tenang harus digunakan untuk mempertimbangkan pilihan calon pemimpin kepala daerah secara jernih.

"Harus ada kesadaran menggunakan media sosial dengan membangun ketenangan. Jangan justru bikin berita yang memancing emosi orang lain, menista orang lain dan memfitnah orang lain," ujarnya.

Lihat juga: Wiranto Kumpulkan Menteri Bahas Pengamanan Pilkada

Hari ini, Wiranto melakukan pertemuan dengan sejumlah pejabat terkait untuk mengecek proses pengamanan Pilkada. Pertemuan itu merupakan langkah antisipasi dan koordinasi penyelenggara dan fasilitator pilkada serentak di 101 daerah.

"Kami lakukan checking terakhir sebelum masuk dalam minggu tenang agar pelaksanaan pilkada di semua daerah, terutama DKI, aman, tertib, dan sukses," katanya.

Wiranto usai rapat dengan sejumlah pejabat untuk membahas proses pengamanan Pilkada. (CNN Indonesia/Patricia Diah Ayu Saraswati)

Mantan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima ABRI ini mengatakan, KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan telah mempersiapkan pengamanan Pilkada. Pemerintah juga telah siap secara materi dan menjamin bersikap netral.

"Aparat keamanan juga sudah cukup jumlah dan kualitasnya untuk jaga pilkada di seluruh daerah," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Wakapolda Metro Jaya Brigadir Jenderal Sutana juga mengimbau agar masyarakat tidak melakukan pengerahan massa selama masa tenang jelang pilkada. Menurutnya, kegiatan politik terkait pilkada dalam bentuk apapun tidak diperbolehkan.

"Ada aturannya, kalau minggu tenang itu jelas enggak boleh, apapun bentuk kegiatan politik tidak boleh, kumpul massa tidak boleh," katanya.

Lihat juga: FPI Minta Kapolda Panggil FUI Sebelum Aksi 112

Sebelumnya, Front Pembela Islam berencana menggelar aksi unjuk rasa pada 11 Februari mendatang. Unjuk rasa yang dinamakan aksi 112 itu akan diadakan di Monas, Jakarta Pusat, bersama Forum Umat Islam dan puluhan ormas lainnya.

Juru Bicara FPI Slamet Ma'arif mengatakan, aksi 112 itu mengusung pesan agar umat Islam tidak memilih pemimpin kepala daerah yang beragama nonmuslim. Dia berdalih, larangan itu telah dijelaskan dalam Alquran.

"Kami mengingatkan umat Islam untuk memilih pemimpin muslim, haram memilih pemimpin kafir, melaksanakan ajaran alquran, intinya penguatan Al-Maidah ayat 51," ujarnya. (pmg/sur)