GNPF MUI Minta Aksi 112 Tak Ada Provokasi Politis

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fakta Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Bachtiar Nasir menyatakan tak boleh ada provokasi yang bersifat politik dalam aksi 112. Pernyataan itu dia sampaikan usai bertemu dengan Menko Polhukam Wiranto di rumah dinas.

Bachtiar menegaskan, aksi 112 akan diadakan di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Aksi itu akan dimulai dengan salat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan zikir dan ceramah keagamaan. Namun dia menyatakan, tidak boleh ada provokasi politik dalam ceramah. 

"Tidak boleh ada hal-hal yang bisa mengganggu ketertiban umum. Tidak boleh ada hal-hal yang bisa menimbulkan provokasi-provokasi," ujarnya di Jakarta, Kamis (9/2).

Lihat juga: FUI Tegaskan Aksi 112 di Istiqlal, Tak Jamin Long March Batal

Bachtiar kembali menegaskan GNPF-MUI tidak akan mengadakan aksi jalan kaki (long march) pada aksi tersebut. Namun pihaknya tidak bertanggungjawab jika ternyata nantinya ada massa yang bertindak di luar rencana.

"Kalau ada long march, maka itu di luar agenda. GNPF tidak bertanggungjawab dan menyerahkan itu pada aparat," tegasnya.

Lihat juga: Polisi Gandeng Militer Jaga Ketertiban Aksi 112

Dia menyerukan agar umat Islam menjaga perdamaian dan tidak membenturkan kepentingan masing-masing, baik antarkelompok maupun kepada pemerintah.

"Jika ada setelah ini provokasi-provokasi atau informasi yang membenturkan, maka kami pertegas bahwa itu enggak benar adanya," katanya.

Wiranto mengatakan, pertemuan hari ini sebagai kelanjutan silaturahmi yang pernah terjalin sebelumnya. Dia menegaskan, pertemuan hari ini untuk menjaga ketentraman menjelang pilkada.

Lihat juga: Organisasi Islam Larang Aksi 112

"Pertemuan hari ini adalah kelanjutan silaturahmi dengan saya, Rizieq, dan teman-teman FPI, GNPF MUI. Maka tidak aneh kita sekarang sama-sama bagaimana menjaga negeri ini agar tetap aman," katanya.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan (kedua kiri) bersama Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Laksmana (tengah) jelang aksi 411. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Urusan Agama Tak Boleh Dicampur Politik

Di tempat terpisah, Kepala Polisi Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan juga mengimbau agar aksi 112 tidak memiliki agenda politis. Dia menekankan, urusan agama tidak boleh dicampur dengan agenda politik.

"Sudah disampaikan sama Imam Besar tidak boleh ada kaitannya dengan agenda politis, agama tidak boleh dicampuradukkan dengan politik," ujarnya di Mapolda Metro Jaya.

Iriawan mengatakan, aksi yang rencananya akan dilakukan di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, itu murni sebagai aksi keagamaan. Aksi yang semula berupa jalan kaki dari Monumen Nasional ke Bundaran Hotel Indonesia itu akan diisi dengan zikir dan doa bersama

Lihat juga: Kapolda Sebut FPI Sepakat Batal Aksi Long March 112

Iriawan menegaskan, pihaknya tidak mengizinkan jika ada ceramah yang menyinggung soal pemilihan gubernur. Imam Besar dalam acara keagamaan itu nantinya akan bertanggungjawab jika hal tersebut terjadi.

"Itu (soal pemilihan gubernur) tidak boleh dilakukan, nanti Imam Besar akan menindaklanjuti ceramah di sana dan sebelum ceramah kami yakin Imam Besar sudah bicara," ujarnya.

Namun Forum Umat Islam sebagai penyelenggara aksi menyebut beberapa tuntutan aksi 112, di antaranya ditujukan untuk menolak penodaan terhadap Alquran dan kriminalisasi ulama, menjaga Pilkada yang jujur dan adil, serta ajakan warga DKI untuk memilih gubernur beragama Muslim.

Lihat juga: FPI Persilakan Polisi Usut Dugaan Penggelapan Dana GNPF MUI

Aksi dilakukan bertepatan dengan hari terakhir masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017. Sedangkan pada 15 Februari, masyarakat DKI Jakarta sudah menentukan pilihan calon gubernur mereka dengan mencoblos di tempat pemungutan suara. (pmg)