Kritik Pembangunan Bandara, Warga Kulon Progo Memilih Golput

Jakarta, CNN Indonesia -- Mayoritas warga Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan bupati dan wakil bupati 2017. Mereka memilih golput atau tidak menggunakan hak pilihnya, karena pembangunan bandara di wilayah itu dinilai merugikan kehidupan masyarakat setempat.

Ketua Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) 02 Dusun Kretek Arif Rahman di Kulon Progo menyebutkan, dari jumlah daftar pemilih tetap 478 orang, lebih dari separuhnya memilih golput. Sementara masyarakat yang menggunakan hak pilihnya hanya 218 orang.

"Kita ketahui bahwa sebagian kelompok masyarakat Temon menolak adanya pembangunan bandara, sehingga dalam pilkada hanya sebagian masyarakat yang menggunakan hak pilihnya sebagai bentuk menentang kebijakan pemerintah," kata Arif seperti dilansir Antara, Rabu (15/2).

Lihat juga: Ahok Menang di TPS Rizieq Shihab

Meskipun banyak yang tidak menggunakan hak pilihnya, Pilkada berjalan lancar. Arif mengatakan, selama pencoblosan, kondisi keemanan tetap aman dan tidak terjadi kerusuhan.

"Semua berjalan lancar, meski ada masyarakat yang tidak menggunakan haknya," katanya.

Sementara Ketua KPPS 003 Dusun Munggangan Sri Hartini menyampaikan, jelang waktu pemungutan suara ditutup, yang menggunakan hak suaranya tercatat hanya 213 orang dari jumlah DPT 413 pemilih.

Lihat juga: Pilkada di Sabang dan Jayapura Sepi Pemilih

"Kita sudah ketahui bersama, masyarakat di sini sebagian menolak bandara, sehingga mereka tidak menggunakan hak pilihnya," kata dia.

Bandara yang saat ini masih dalam pembangunan itu dikenal dengan nama New Yogyakarta International Airport (NYIA). Pembangunan bandara internasional itu mengalami penentangan dari sejumlah warga lokal, terutama petani di kawasan Kulonprogo.

Proyek bandara tersebut merupakan hasil kerja sama PT Angkasa Pura I (Persero) dan Grama Vikas Kendra (GVK) Power and Infrastructure, perusahaan asal India pada awal 2011. Luas bandara itu diperkirakan mencapai 600 hektare. Bandara tersebut masuk Proyek Strategis yang ditetapkan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Lihat juga: Prabowo Sebut Pilkada DKI Simbol Pertarungan

Salah satu kelompok yang menolak pembangunan itu adalah Gerakan Solidaritas Tolak Bandara NYIA Kulonprogo. Mereka menyatakan lahan yang dipakai untuk bandara adalah lahan produktif, baik lahan kering maupun lahan basah. Kelompok ini juga beranggotakan Wahana Tri Tunggal, paguyuban petani yang menolak lahan sawah dijadikan pembangunan bandara.

Mereka menilai, apabila NYIA dibangun maka akan ada 12.000 pekerja pertanian kehilangan mata pencaharian dari produksi terong dan gambas.

Pembangunan di Yogyakarta dinilai akan berorientasi pada pariwisata sehingga menghilangkan ruang hidup di wilayah lainnya, bukan hanya pembangunan bandara namun infrastruktur sekunder lain, seperti kota aetropolis.