"Tidak ada masalah untuk kami. Sekretaris utama BNPT sekarang dari angkatan darat, laut, udara. Enggak ada masalah," kata Suhardi di Jakarta, Kamis (16/2).
Suhardi menuturkan, Presiden Joko Widodo sebelumnya telah berbicara dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tentang keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami bekerja dengan 27 kementerian, lembaga, dan badan. Saya memang minta perwakilan ditempatkan di BNPT sehingga betul-betul terintegrasi," tuturnya.
Direktur Pusat Kajian Terorisme dan Konflik Sosial Universitas Indonesia, Solahudin, berkata program deradikalisasi itu dipimpin Kepala Densus 88 Antiteror Polri pertama, yakni Suryadarma Salim yang kini telah pensiun dengan pangkat brigadir jenderal.
"Pendekatan yang digunakan ketika itu personal, dengan cara membantu masalah yang dihadapi para jihadis, misalnya meminjamkan uang kepada jihadis yang istrinya sakit, membayar uang sekolah anak maupun merekomendasikan remisi," kata Solahudin.
Lihat juga:Jihad Baru Ali Imron |
Santoso alias Abu Warda, kata Solahudin, merupakan salah satu anggota kelompok ekstremis yang kala itu masuk dalam program deradikalisasi personal itu. Namun ia kembali ke hutan sebelum akhirnya ditembak mati Satgas Tinombala kareana aktivitas terornya.
Dalam catatan Solahudin, Santoso pernah mendapatkan proyek dari pemerintah daerah untuk memperbaiki gorong-gorong di Kabupaten Palu pada 2009.
Solahudin mengkritik cara penanggulangan terorisme yang kemudian dilakukan BNPT, terutama pasca keterlibatan TNI. Menurutnya, pendekatan yang ditempuh BNPT kepada para jihadis menjadi sangat kaku, salah satunya dengan menerapkan pendidikan wawasan kebangsaan.