Sekretaris Jendral Astuin Hendra Sugandhi mengatakan, upaya pemerintah yang terlalu fokus pada pengendalian penangkapan ikan menurut dia terlalu berlebihan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tahun pertama okelah konservasi, penertiban Illegal Unreported, Unregulated Fishing (IUUF), tapi kalau setiap tahun memberantas illegal fishing terus malah berdampak pada jumlah kapal penangkap ikan yang menurun," kata Hendra.
"Ini terus bertambah, bahkan per tanggal 12 Februari saja total jumlah kapal yang 'hilang' sudah mencapai 1.782 kapal sejak tahun 2016, bagaimana nasib nelayan kalau kapal-kapal mereka didekontruksi," kata Hendra.
Hendra menyebut dalam kurun Desember 2016 hingga akhir Januari saja, Indonesia telah kehilangan 538 unit armada kapal penangkap ikan di wilayah konsesi organisasi pengelolaan perikanan regional (RFMO).
Berdasarkan data Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), jumlah kapal di Indonesia saat hanya mencapai 157 kapal dengan rata-rata 71,04 gross ton per kapal. Jika dibandingkan dengan negara lainnya, jumlah ini jauh berbeda. Jepang misalnya, mendominasi dengan 223 kapal penangkap ikan.
Kritik Program Konservasi
Selain pemberantasan pencurian ikan, Hendra juga mempermasalahkan kebijakan yang diberlakukan untuk para nelayan. Misalnya, kebijakan konservasi di level nelayan yang dinilai belum terlalu efektif.
"Apanya yang konservasi nelayan, sepanjang tahun 2016 sampai 2017 ini saja alat tangkap jaring purse sein (pukat cincin) masih mendominasi," kata Hendra di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (17/2).
Padahal, purse seine atau pukat cincin merupakan salah satu alat tangkap yang dilarang karena hasil tangkapannya bukan hanya menangkap tuna dewasa tetapi juga bisa menangkap banyak bayi-bayi tuna berjenis yellowfin ataupun tuna jenis big eye.
Menteri Susi Pudjiastuti dalam satu jumpa pers. Dia mendapatkan banyak kritik terkait dengan kebijakan anti pencurian ikan yang berimbas pada kesejahteraan nelayan. (CNNIndonesia/Adhi Wicaksono) |
"Jadi bukan lagi hanya hak asasi ikan yang diperjuangkan, hak asasi manusianya juga bisa ikut terbela, tidak hanya urusi ikan jumlahnya meningkat sekian, tapi nelayannya megap-megap," kata Hendra.
Walaupun demikian, Menteri Susi justru mendapatkan penghargaan Leaders for A Living Planet oleh WWF pada September 2016. Penghargaan itu diberikan kepada Susi di Washington DC, AS.
Susi menyatakan pengelolaan sumber daya perikanan merupakan keniscayaan yang harus dilakukan. “Setelah kami berdaulat penuh, maka Indonesia dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu melakukan pengelolaan sumber daya alam secara efisien, efektif dan lestari,” kata dia.
Menteri Susi Pudjiastuti dalam satu jumpa pers. Dia mendapatkan banyak kritik terkait dengan kebijakan anti pencurian ikan yang berimbas pada kesejahteraan nelayan.