Menebak Arah Dewan Kerukunan Nasional Atasi Pelanggaran HAM

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menggagas pembentukan Dewan Kerukunan Nasional. Lembaga ini menuai kritik karena dianggap konsep dan wewenang yang masih tidak jelas.

Ketika pertama kali mencetuskannya, mantan Panglima ABRI menyebut salah satu tugas Dewan Kerukunan untuk menangani kasus pelanggaran HAM. Pernyataan tersebut menuai reaksi penolakan keras dari para korban maupun keluarga korban kasus pelanggaran HAM yang sampai saat ini belum selesai, misalnya Tragedi 1965.

Pascareaksi yang muncul, Wiranto menyatakan Dewan Kerukunan bukan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Dia menyebut lembaga itu untuk mengatasi konflik horizontal masyarakat, maupun konflik vertikal antara masyarakat dengan pemerintah.

"DKN itu bukan diarahkan untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran berat HAM masa lalu," kata Wiranto pada Jumat (17/2).

Lihat juga: Wiranto Bahas Pembentukan DKN dengan Romo Magnis dan Tokoh NU

Wiranto juga membeberkan pembentukan Dewan Kerukunan bercermin pada penyelesaian konflik melalui lembaga adat di masa silam. Dia menyatakan jika suatu konflik tidak bisa diselesaikan secara musyawarah, baru kemudian aparat penegak hukum dilibatkan untuk menyelesaikan secara yudisial.

Muhammad Hafiz dari Human Rights Working Group (HRWG) menyebut pernyataan Wiranto yang berbeda-beda ini menunjukkan inkonsistensi pemerintah soal konsep Dewan Kerukunan.

“Dewan Kerukunan secara konteks ternyata tidak cukup kuat," ujar Hafiz kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (25/2).

Hafiz menjelaskan seharusnya pemerintah memisahkan penanganan konflik horisontal dan vertikal. Dalam konflik vertikal seperti pelanggaran HAM, kata dia, mustahil diselesaikan lewat cara musyawarah.

Lihat juga: Wiranto: Dewan Kerukunan Bukan untuk Selesaikan Kasus HAM

Hafiz mengatakan apabila kedua jenis konflik tak dibedakan, akan menimbulkan kerancuan. Dia mencontohkan konflik vertikal di mana suatu kelompok masyarakat yang dianggap melakukan suatu kesalahan kemudian diselesaikan lewat pendekatan militer.

"Jadi konflik yang harusnya dilihat secara horizontal itu justru dimaknai dengan vertikal, yang pada akhirnya kemudian melindungi para pelaku kekerasan atau kejahatan terhadap hak asasi manusia dari penyelesaian hukum jadi harus dibedakan konfliknya," jelas Hafiz.

Penyelesaian konflik vertikal, kata hafiz, tetap harus dilakukan dengan cara yudisial atau melalui jalur hukum. Hal ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum atau aparat militer.

Hafiz juga menyebut dengan memasukkan unsur konflik vertikal membuat Indonesia justru mundur dua kali dalam upaya penyelesaian konflik. Bahkan bisa membuka membuka peluang rekonsiliasi atau penyelesaian nonyudisial bagi kasus-kasus yang ternyata justru melanggar hak asasi manusia.

Koordinator Umum Forum 65 Bonnie Setiawan menyatakan sejak awal menolak pembentukan dewan ini. Apalagi, kata dia, jika pembentukan DKN tersebut menjadi salah satu upaya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Sidang Pengadilan Rakyat kasus 1965 di Belanda. (Dok. Akun Flickr International People's Tribunal Media)

Forum 65 menyebut pembentukan DKN bisa berpotensi menegasikan semua upaya yang telah dilakukan selama ini dalam upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM, khususnya peristiwa 1965. Misalnya saja hasil Simposium 65 yang justru tidak pernah digunakan sebagai pegangan dalam upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM.

“Itu kan sudah sebuah proses yang mengumpulkan berbagai pihak dan ada rekomendasinya, rekomendasinya cukup banyak dan penting, itu sama sekali tidak diakomodir,” tutur Bonnie.

Lihat juga: Wiranto Sebut Nonyudisial Kasus HAM untuk Hindari Masalah

Terlepas dari DKN, Forum 65 berharap Wiranto sebagai Menko Polhukam bisa segera menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang sampai saat ini belum selesai.

"Sudah banyak yang meragukan kapasitas Wiranto karena diduga tersangkut kasus pelanggaran HAM berat," kata Bonnie.

Di luar Dewan Kerukunan, Bonie mengusulkan dibentuk sebuah komite kepresidenan atau komite ad hoc yang berada dibawah kendali Presiden untuk mengungkap kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Lihat Focus: Setelah Putusan Sidang 1965

(yul)