Soal Penolakan Salat Jenazah, Masyarakat Diminta Tak Terpecah

Jakarta, CNN Indonesia -- Calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan angkat bicara soal pemasangan spanduk penolakan mengurus jenazah yang dipasang di sejumlah masjid dan musala beberapa pekan terakhir. Atas fenomena itu, Anies menyerukan kepada warga untuk menurunkan spanduk tersebut.

Anies juga meminta warga untuk tetap menunaikan seluruh ketentuan hukum dan setiap kewajiban terhadap jenazah.

"Saya minta agar para relawan bersama dengan warga dan para ulama untuk turun tangan dan terlibat langsung membantu apabila ada yang mengalami kesulitan dalam pengurusan jenazah bagi tiap warga yang memerlukan," kata Anies dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (11/3).

Belakangan memang marak beredar spanduk ancaman menolak mengurus jenazah dari kalangan tertentu. Spanduk itu dipasang di sejumlah musala dan masjid di Jakarta.

Ancaman dalam spanduk tersebut utamanya ditujukan kepada warga atau umat Islam yang mendukung atau memilih pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat di Pilkada DKI Jakarta. Ahok, sapaan Basuki, saat ini menyandang status terdakwa kasus penistaan agama.

Lihat juga: Kemenag Selidiki Kasus Penolakan Salat Jenazah di Karet

Anies menyesali spanduk berisi ancaman tersebut. Menurutnya, ancaman hanya membuat suasana menjadi tidak sehat. Namun Anies tak hanya menyoroti ancaman soal penolakan pengurusan jenazah. Lebih jauh, dia juga menyoroti bentuk ancaman lain seperti ancaman penghentian program bantuan bila petahana tak terpilih lagi.

"Ancaman telah membuat warga memberikan suara karena rasa takut, reaksi ancaman juga akan membuat warga memilih bukan karena harapan perubahan.  Setiap ancaman diluncurkan, muncul reaksi ancaman balik. Semua ini harus segera dihentikan," kata Anies.

Lawan Penyebar Isu SARA

Calon wakil gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat juga ikut bicara soal spanduk penolakan pengurusan jenazah. Ia meminta warga untuk membedakan antara persoalan pilkada dan SARA. 

"Jadi selalu kami sampaikan bahwa Jakarta itu miniatur Indonesia yang sangat ber-Bhinneka Tunggal Ika. Maka harus dipisahkan yang mana persoalan-persoalan pilkada, kemudian jangan dikait-kaitkan dengan persoalan isu-isu SARA," ujar Djarot seperti dikutip dari Detikcom.

Lihat juga: Warga Setiabudi Tolak Salati Jenazah Pendukung Cagub DKI

Djarot mengatakan penyebaran isu SARA untuk memecah belah masyarakat jelas bertentangan dengan Pancasila dan melanggar prinsip aturan formal.

"Ada enggak memperbolehkan aturan yang isu-isu seperti itu? Tentunya kita harus melawan. Kami yakin masyarakat sudah sangat cerdas," katanya.