"Saya pinjam uang untuk operasi kanker di Singapura. Saat itu saya sudah kehabisan uang, obat saya sangat mahal," ujar Gamawan saat saat bersaksi pada sidang kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (16/3).
Gamawan menuturkan, Afdal menyerahkan uang itu secara tunai melalui asistennya. Dari Rp1,5 miliar, uang sebesar Rp1 miliar diterimanya saat masih menjabat menteri. Gamawan menerima sisanya secara bertahap saat tak lagi menjadi orang nomor satu di Kementerian Dalam Negeri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang saya pinjam saat jabatan cuma Rp1 miliar dan itu sudah masuk dalam LHKPN," katanya.
Dalam dakwaan, jaksa menyebut Gamawan menerima uang proyek e-KTP sebesar Rp50 juta dan US$4,5 juta. Gamawan mengklarifikasi, uang sebesar Rp50 juta merupakan honor saat ia menjadi pembicara di sejumlah acara yang digelar di lima daerah.
Sebagai menteri, Gamawan mengklaim berhak mendapatkan honor sebesar Rp5 juta per jam, saat diminta berbicara di agenda tertentu. "Pemberian uang itu resmi saya tanda tangani," katanya.
"Demi Allah, saya minta didoakan bangsa Indonesia. Kalau menerima, saya dikutuk Allah," ucapnya.
Pada sidang kedua kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, jaksa berencana menghadirkan delapan saksi. Selain Gamawan, enam saksi memegang jabatan di Kemdagri dan Kemenkeu, sedangkan satu lainnya merupakan pihak swasta.