"Perlu ada penguatan regulasi, jadi nanti tidak ada lagi praktik penyimpangan," kata Hanif di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Jakarta, Senin (27/3).
Hanif menyebut, selama ini masih banyak ditemukan praktik ketenagakerjaan yang tidak sesuai dengan regulasi dan norma yang tercantum dalam hak asasi manusia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, dari hasil analisa dan evaluasi yang dilakukan oleh KKP terbukti pelanggaran HAM serius masih banyak ditemukam di sektor industri perikanan. Bentuk pelanggarannya beragam, dari mulai perdagangan manusia, perbudakan, eksploitasi anak, diskriminasi upah, hingga tidak adanya jaminan sosial.
ADVERTISEMENT
Berdasarkan temuan KKP, ada 168 kapal ikan yang pembanunannya dilakukan di luar negeri. Sebanyak 14,8 persen di antaranya diduga melakukan praktik perdagangan manusia dan perbudakan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyebut, selama tahun 2016 lalu penghasilan perikanan internasional dari hasil kerja ilegal menyentuh angka US$50 miliar. Jumlah itu setara dengan 20 persen dari keseluruhan pendapatan perikanan internasional yang menyentuh angka US$300 miliar.