Uji Kelayakan, Komisi II Cecar Integritas Calon Bawaslu

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi II DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap 10 calon anggota Badan Pengawas Pemilu periode 2017-2022. Hasil uji tersebut nantinya akan dibawa ke dalam rapat internal Komisi II untuk kemudian diserahkan ke Presiden Joko Widodo.

Sepuluh calon anggota Bawaslu yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan, yakni Ratna Dewi Petalolo, Mohammad Najib, Abhan, Sri Wahyu Araningsih, Fritz Edward Siregar, Syafrida Rachmawati Rasahan, Mochammad Afifudin, Herwyn Jefier Hielsa Malonda, Abdullah, dan Rahmat Bagja.

Wakil Ketua Komisi II DPR Al Muzammil Yusuf menyatakan, Komisi II akan mendalami pengalaman dan pengetahuan para calon anggota Bawaslu terkait proses pengawasan Pemilu. Menurut dia, dua hal itu penting untuk memastikan integritas para calon jika terpilih menjadi anggota Bawaslu.

“(Uji kelayakan dan kepatutan) sesuai dengan wilayah tugas Bawaslu yaitu pengawasan. Kemudian terkait pengalaman dan pemahaman mereka tentang UU dan Pilkada,” ujar Muzzammil di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/4).

Lihat juga: DPR Dinilai Tak Berhak Evaluasi Tim Pansel KPU dan Bawaslu

Muzzammil menuturkan, Komisi II juga akan tetap mengklarifikasi soal sejumlah informasi yang diterima dari masyarakat terkait para calon. Ia menilai, integritas para calon anggota Bawaslu bertujuan untuk menanggulangi terjadinya pelanggaran dalam Pilkada 2018 dan Pemilu serentak 2019. Salah satu pelanggaran yang dikhawatirkan adalah money politic.

“Money politic saat ini terus berkembang dari waktu ke waktu, bagaimana strategi mereka mengecilkan itu,” ujarnya.

Sesalkan Calon Petahana Tidak Lolos

Di sisi lain, Muzzammil mengklaim, kecewa dengan Panitia Seleksi yang tidak meloloskan sejumlah calon petahana. Menurutnya Pansel Bawaslu seolah tidak memperhatikan indikator pengalaman petahana untuk kepentingan Bawaslu ke depan.

Padahal, menurutnya, calon petahana memiliki pengalaman yang lebih matang ketimbang para calon yang baru. Bahkan, kata dia, pengalaman petahana bisa membuat transformasi di pucuk pimpinan Bawaslu berjalan lebih cepat.

“Seleksi Pansel kami juga menyayangkan. Karena jika ada orang lama itu juga bisa membuat Bawaslu bekerja dengan pengalaman. Tapi kami tidak bisa ikut campur,” ujar Muzzammil.

Politisi PKS itu hanya berharap, para staf di Bawaslu dapat bertukar pengalaman dengan para calon anggota yang baru dipilih. Hal itu diperlukan untuk menghadapi kompleksitas Pemilu tahun 2018 dan 2019.