KPK: Korupsi Anggaran PKP2 Trans Mirip e-KTP

Jakarta, CNN Indonesia -- Kasus korupsi optimalisasi anggaran Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (PKP2 Trans) tahun 2014 dinilai KPK memiliki pola yang mirip dengan kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP.

Kemiripan yang dimaksud yakni seputar perencanaan awal anggaran yang dilakukan pihak birokrat dan anggota DPR.

"Kasus ini mirip e-KTP bahwa ada perencanaan dari awal yang dilakukan oleh birokrasi dan DPR dan dalam hal ini anggota DPR RI pihak banggar (badan anggaran)," kata Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta (6/4).

Dituturkan Febri, KPK sudah mengendus keterlibatan DPR RI sejak lama. Oleh karenanya, KPK terus menelisik pola pembahasan anggaran di badan anggaran DPR RI.

"Jadi sejak awal rencana alokasi anggaran tersebut sudah ada indikasi aliran dana untuk pengurusan anggaran ini," tutur Febri.

Lihat juga: Tersangka Korupsi Anggaran Transmigrasi Kembalikan Uang Rp1 M

Demi mendapat keterangan-keterangan yang mendukung, KPK berencana memanggil anggota badan anggaran DPR.

"Tentu saja kita akan memanggil pihak lain jika relevansinya cukup kuat, termasuk memanggil banggar (DPR RI) dan pimpinan yang lain," ujar Febri.

Selain anggota DPR RI, dikatakan Febri, KPK juga terus mencari tahu oknum-oknum di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) yang turut terlinat dalam korupsi di PKP2Trans.

Dalam Kasus korupsi optimalisasi anggaran PKP2 Trans, KPK sudah menetapkan dua orang tersangka. Mereka adalah politisi partai Golkar Charles Jones Mesang dan Direktur Jenderal PKP2 Trans Jamaluddien Malik. Keduanya diduga menerima suap sebesar Rp9,75 miliar.