Warga Manggarai Kompak Tolak Pengusiran KAI Besok

Jakarta, CNN Indonesia -- Warga RW 12 Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, tampak tak memedulikan surat pemberitahuan PT Kereta Api Indonesia (Persero) terkait dengan rencana pembongkaran rumah mereka untuk proyek DDT Manggarai-Soekarno Hatta.

Dari pantauan CNNIndonesia.com, Sabtu (8/4) siang, aktivitas warga tampak normal, tidak ada persiapan untuk meninggalkan tempat tinggal.

Padahal, sesuai surat PT KAI Nomor KA.203/V/3/DO.1-2017 tertanggal 5 April 2017 lalu, PT KAI memberikan batas waktu kepada warga untuk mengosongkan rumah tinggalnya paling lambat esok hari, Minggu (9/4).

Pilihan Redaksi KAI akan Menggusur, Warga Manggarai Bakal Mengadu ke Jokowi KAI Tak akan Ubah Harga 'Kandang Ayam' Warga Manggarai Warga Manggarai Mengadu ke Ombudsman soal Penggusuran KAI

Rencananya, PT KAI aka menggusur 11 bangunan warga yang berdiri di atas lahan di Jl Dr Sahardjo Nomor 1 yang diklaim sebagai aset milik KAI.

Hal itu berdasarkan sertifikat Hak Pakai Nomor 47 Manggarai Tahun 1988 atas nama PJKA.

"Tidak ada persiapan," kata Sabramsyah, anggota Tim 9 sekaligus perwakilan warga, saat ditemui CNNIndonesia.com, Sabtu (8/4).

Sabramsyah menuturkan seluruh warga RW12 Manggarai yang bakal terpengaruh dengan permintaan PT KAI itu kompak untuk tidak meninggalkan lahan yang mereka tinggali sejak tahun 1950-an itu.

Hal yang sama disampaikan oleh Ruhendi, salah satu warga RW 12 Manggarai.

Menurut Hendi, panggilan akrabnya, PT KAI tidak bisa semena-mena mengusir warga hanya berdasarkan surat pemberitahuan semata. Apalagi, status kepemilikan lahan PT KAI masih menjadi pertanyaan warga.

"PT KAI tidak pernah menunjukkan sertifikat asli. Kami hanya ditunjukkan kopinya yang tidak jelas," tutur Hendi.

Warga mengklaim pihaknya telah mendirikan bangunan dan tinggal secara turun temurun sejak tahun 1950-an. Seharusnya warga berhak mendapatkan pengurusan sertifikat kepemilikan lahan dari pemerintah.

"Kami sudah mengupayakan untuk mendapatkan sertifikat," ujarnya.

Tak Ada Kesepakatan

Selain itu, PT KAI dan warga juga belum mendapatkan kesepakatan perihal ganti rugi maupun solusi alternatif dari pembongkaran bangunan. Terakhir, besaran ganti rugi yang ditawarkan hanya sejumlah Rp 200 ribu hingga Rp250 ribu per tempat tinggal.

Lihat juga: Transportasi DKI: Dari Hajat Kuda Hingga 'Monumen Kebodohan'

Hendi juga menyesalkan buruknya komunikasi PT KAI dengan warga. Hal itu terlihat saat PT KAI mengklaim surat pemberitahuan yang dikirim pada 5 April 2017 lalu sebagai Surat Peringatan (SP) III secara sepihak.

Padahal, Hendi mengungkapkan warga tidak pernah menerima surat peringatan apapun. Warga hanya menerima surat undangan sosialisasi penggunaan aset milik KAI di Jl Dr Sahardjo No 1 Manggarai sebanyak dua kali.

Warga Manggarai melakukan aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu terkait dengan rencana pembongkaran rumah mereka oleh KAI. (CNN Indonesia/Bimo Wiwoho)

Pertama, Surat Undangan Nomor KA.2013/III/3/DO.1-2017 tertanggal 6 Maret 2017. Dipicu rasa ingin tahu, sebagian warga memenuhi undangan tersebut.

"Kami sebenarnya tidak ingin hadir karena surat itu ditujukan kepada pemakai aset milik KAI, kami tidak merasa menggunakan aset KAI, tapi kami hadir hanya sekadar ingin tahu," ujarnya.

Lihat juga: Sandi Ajak Ahok Adu Program Ketimbang Bahas Data Penggusuran

Kedua, surat undangaan Nomor KA.2013/III/2/DO.1-2017 tertanggal 22 Maret 2017. Setelah berkonsultasi dengan tim 9 dan PBHI), warga memutuskan untuk tidak memenuhi undangan tersebut. Terkait dengan hal itu, warga pun mengadukan masalah ini ke Presiden Joko Widodo, Komnas HAM hingga Ombudsman.

PT KAI sedang melaksanakan proyek rel kereta api jurusan Manggarai-Bandara Soekarno Hatta. Trayek yang akan memiliki lintasan sepanjang 36,3 kilometer itu akan melintasi Stasiun Sudirman Baru, Stasiun Duri, Stasiun Batu Ceper, dan berakhir di Bandara Soekarno-Hatta.

Proyek pembangunan DDT itu merupakan proyek yang terbagi menjadi tiga paket yakni Paket B1, Paket A, dan Paket B21 yang telah dimulai sejak 2013.