Sidang Ahok Ditunda, Kuasa Hukum Merasa Dirugikan

Jakarta, CNN Indonesia -- Tim kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok merasa dirugikan dengan ditundanya sidang perkara penodaan agama. Kuasa hukum mengaku sudah menyiapkan pledoi atau naskah pembelaan untuk Ahok.

Salah satu kuasa hukum Ahok, Sirra Prayuna mengatakan, berkas pembelaan itu hanya tinggal menunggu substansi tuntutan dari jaksa penuntut umum.

"Terkait fakta persidangan, analisis fakta, analisis yuridis, ini sudah kami lalui. Sehari pun kami siap. Makanya kami bingung bagaimana sesungguhnya sikap jaksa yang menyatakan belum siap," kata Sirra di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta.

Lihat juga: Hakim Tunda Pembacaan Tuntutan untuk Ahok

Walau merasa dirugikan, Sirra menerima putusan majelis hakim yang menunda agenda pembacaan tuntutan untuk kliennya. Ia berkata tak bisa memaksa jaksa untuk menyelesaikan berkas tersebut sesuai jadwal hari ini.

Sirra juga menilai tak ada kaitan antara penundaan penyampaian tuntutan hari ini dengan permintaan Polda Metro Jaya agar jalannya sidang kasus Ahok ditunda hingga Pilkada DKI usai.

"Bagi kami prinsip peradilan itu bebas dan mandiri. Kami sudah patuh dengan jadwal yang ditetapkan majelis hakim, nah hari ini kemudian jaksa menyatakan belum siap, mari dihormati semua," ujarnya.

Majelis hakim awalnya sempat meminta sidang ditunda dalam hitungan jam namun tetap dilakukan hari ini. Tapi tawaran itu tak bisa dipenuhi jaksa.

Lihat juga: Sidang Ahok Memasuki Tahap Pembacaan Tuntutan

Hakim juga telah mengingatkan penundaan sidang dapat berdampak pada sempitnya waktu penyusunan naskah pledoi, atau pembelaan, oleh Ahok. Namun, tim kuasa hukum Ahok menerima dampak tersebut karena mengklaim telah menyicil persiapan pledoi sejak saat ini.

Pledoi Ahok rencananya dibacakan pada 25 April mendatang.

Karena kuasa hukum Ahok sudah berkenan agenda sidang ditunda, dan jaksa tak bisa menyampaikan tuntutan, hakim pun menutup persidangan dengan putusan penundaan agenda hari ini.

"Maka sidang hari ini ditunda pada hari Kamis tgl 20 April dengan perintah terdakwa untuk tetap hadir," kata Ketua Majelis Hakim Dwiarso Budi Santiarto.