Petani Kendeng: Kami Percaya Jokowi Masih Punya Nurani

Jakarta, CNN Indonesia -- Sembilan perempuan petani Kendeng memulai aksi menabuh lesung di depan Istana Merdeka pada hari ini. Mereka meminta Presiden Jokowi tak mengorbankan para petani dalam investasi.

Hal itu disampaikan Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) dalam keterangan tertulisnya. JMPPK menyatakan mayoritas masyarakat adalah petani dan nelayan, sehingga kebijakan pembangunan tak boleh mengorbankan rakyat.

Perempuan petani itu mengingatkan bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengingatkan pemerintah jika terjadi kesalahan kebijakan pembangunan. Seperti bunyi lesung yang ditabuh, demikian JMPPK, adalah sebagai tanda peringatan terjadi bencana.

“Hati kami masih percaya bahwa Pak Jokowi masih mempunyai nurani untuk mengambil keputusan yang paling tepat dan benar untuk rakyat,” demikian pernyataan tersebut, Rabu (12/4).

Pilihan Redaksi Badan Geologi: Kawasan Lindung Watuputih Tak Boleh Ditambang Menyusuri Tapak 'Raksasa' Pabrik Semen Rembang Perlawanan Orang-orang Tegaldowo

JMPPK mengatakan petani Kendeng sebenarnya sudah meminta lembaga terkait dengan pembangunan pabrik dan penambangan di sepanjang pegunungan Kendeng. Namun, para petani itu menyatakan, permohonan itu tak dipedulikan.

Komnas HAM meminta Presiden Jokowi untuk menghentikan pembangunan pabrik semen dan pertambangan batu kapur di Rembang di pegunungan Kendeng untuk segera dihentikan.

Hal itu disampaikan Ketua Komnas HAM Nurkholis melalui surat resmi kepada Jokowi tertanggal 7 April 2017. Nomor surat itu adalah 059/TUA/IV/2017 .

Komnas HAM menyimpulkan terdapat pelbagai sebab konflik di Rembang, di antaranya adalah regulasi yang bias, partisipasi masyarakat yang minim hingga tak dihormatinya putusan MA.

Putusan MA Nomor 99/PK/TUN/2016 membatalkan Izin Lingkungan yang diterbitkan atas nama PT Semen Indonesia Tbk.

“Komnas HAM berpendapat dan merekomendasikan agar aktivitas pembangunan pabrik semen dan penambangan batu kapur itu tidak dilanjutkan,” kata Nurkholis dalam surat resmi kepada Presiden.