Hakim menyebut Amran terbukti menerima suap dari beberapa pengusaha bersama sejumlah anggota Komisi V DPR terkait proyek pelebaran jalan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Maluku dan Maluku Utara. Vonis majelis hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni sembilan tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsidier enam bulan kurungan.
"Menyatakan terdakwa Amran HI Mustary telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama sesuai dakwaan alternatif pertama dan kedua," ujar Ketua Majelis Hakim Fasal Hendri, Rabu (12/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Perbuatan tersebut merupakan kesengajaan dalam jabatannya sehingga unsur untuk menggerakan sesuatu telah terbukti," kata majelis hakim.
ADVERTISEMENT
Kasus suap ini menyeret Abdul Khoir dan sejumlah anggota Komisi V DPR. Beberapa di antaranya telah menjalani masa hukuman dari majelis hakim. Atas perbuatannya, Amran terbukti melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 11 UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto pasal 65 ayat 1 KUHP.