Panglima TNI Siap Pasang Badan untuk Prajurit yang Jaga TPS

Jakarta, CNN Indonesia -- Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan siap memberikan jaminan kepada para prajurit TNI dan Polri yang mengamankan tempat pemungutan suara (TPS) di putaran dua Pilkada DKI besok, Rabu (19/4). Jaminan diberikan apabila tindakan pengamanan yang diambil prajurit di bawa ke meja hijau. 

"Lakukan tugasmu, pelajari betul dan apabila kamu melakukan tugas sesuai prosedur, apapun akibatnya untuk membuat Jakata aman, saya jamin kamu tak akan duduk di meja hijau sebagai terdakwa," ujar Gatot saat pembekalan kepada ribuan TNI-Polri di Enconvention Ancol, Selasa (18/4).

Jaminan yang diumbar oleh Gatot sontak mendapat sambutan meriah dari para prajurit yang hadir. Hampir seluruhnya bertepuk tangan dan memberikan apresiasi atas jaminan yang diberikan tersebut.

Lihat juga: Wiranto Perintahkan Aparat Tindak Tegas Pembuat Onar Pilgub

Gatot menegaskan kalaupun ada prajurit yang menjadi tersangka karena tindakan dalam bekerja memberikan pengamanan saat pencoblosan,  maka dirinya sebagai Panglima TNI bersedia menggantikan posisi prajurit.

"Ini direkam, yang sebagai terdakwa (adalah) yang memberi perintah ke kamu. Panglimamu sebagai terdakwa," katanya.

Jaminan ini diberikan agar prajurit TNI dan Polri tak perlu ragu dalam mengamankan pencoblosan besok. Selain itu Gatot mengatakan prajurit TNI disumpah dan digaji untuk mengamankan masyarakat DKI Jakarta, dan jika mereka melakukan tindakan sesuai prosedur yang ada maka tak ada yang perlu ditakutkan.

Seperti halnya Gatot, Kepala Polisi Jenderal Tito Karnavian mengatakan agar prajurit TNI-Polri tak ragu bertindak dalam memberikan pengamanan selama itu sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Lihat juga: Kapolri: Larangan Tamasya Al Maidah sebagai Kewenangan Polisi

"Jika kita tak mampu melaksanakan ini maka kita berdosa pada negara yang telah menggaji kita," kata Tito.

Sementara itu Menko Polhukam Wiranto mengingatkan yang akan dihadapi oleh para prajurit bukanlah musuh melainkan rakyat Indonesia sendiri. Oleh sebab itu tindakan yang dilakukan haruslah persuasif.

"Ingat bahwa yang kita hadapi bukan musuh tapi rakyat sendiri. Oleh karena itu jaga perilaku, persuasif, edukatif tapi tegas kalau sudah menyangkut pelanggaran hukum," kata Wiranto.