Polisi Belum Terima Surat Pemberitahuan 'Aksi Bela Islam 55'

Jakarta, CNN Indonesia -- Polisi menyatakan belum menerima surat pemberitahuan dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) tentang rencana Aksi Bela Islam 5 Mei mendatang.

"Belum ada pemberitahuan. Kadang mereka tidak patuh. H-3 belum dapat semua, tapi sudah diekspos di media sosial," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Rikwanto, Selasa (2/5).

Seharusnya, kata Rikwanto, berdasarkan aturan, surat pemberitahuan aksi diserahkan tiga hari sebelum hari pelaksanaan. Tujuannya agar polisi mengetahui tujuan aksi, jumlah peserta, dan rute yang akan dilalui, sehingga polisi bisa menyesuaikan pengamanan.

Menurut Rikwanto, polisi melarang massa GNPF untuk mengintervensi proses hukum kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok melalui demonstrasi.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara akan membacakan vonis perkara penistaan agama, 9 Mei 2017.

"Prinsipnya pengadilan itu independen, tidak boleh diintervensi. Hakim yakin, apapun yang dilakukan bukan karena tekanan." kata Rikwanto.

Lihat juga: 'Aksi Bela Islam 55', GNPF Janji Bawa Bunga

Kemarin, tim Advokasi GNPF MUI Kapitra Ampera kepada CNNIndonesia.com, mengatakan akan tetap menggelar aksi meskipun dilarang oleh polisi. Karena menurutnya, aksi itu dilindungi oleh UUD 1945 dan UU nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, dan UU nomor 12 tahun 2005 tentang konvenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik.

Kata Kapitra, siapapun yang melarang dan membubarkannya dipidana satu tahun penjara.

Aksi Bela Islam 55 itu, menurutnya, akan diikuti sekitar lima juta orang. Aksi ini bertujuan untuk mengawal independensi hakim menjelang vonis penistaan agama.

Lihat juga: GNPF Ancam Bawa Massa Lebih Besar di Aksi Anti-Ahok Mendatang