Jokowi Diminta Serius Tangani Isu Kapasitas Rutan Tak Memadai

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Masinton Pasaribu angkat bicara terkait insiden kaburnya ratusan tahanan dari Rumah Tahanan Klas IIB, Pekanbaru, Riau, kemarin. 

Masinton menilai masalah rutan atau lembaga pemasyarakatan, terutama soal kapasitas yang tak memadai, harus menjadi perhatian serius Presiden Joko Widodo dan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly serta jajarannya.

"Menurut saya ini harus jadi perhatian serius. Bukan hanya menteri, kami minta nanti supaya Pak Presiden juga harus concern (soal kelebihan kapasitas di rutan dan lapas)," kata Masinton di Jakarta, Sabtu (6/5).

Lihat juga: Polisi Kembali Ringkus 212 Tahanan Rutan Pekanbaru

Kapasitas yang tak memadai memang menjadi salah satu persoalan yang memicu kaburnya ratusan tahanan di Rutan kelas IIB Sialang Bungkuk, Pekanbaru, Riau. 

Kapasitas maksimal rutan tersebut diketahui hanya 561 orang. Namun, kenyataannya terdapat hingga 1870 tahanan atau narapidana di rutan, sehingga terjadi tingkat kelebihan kapasitasnya mencapai 233 persen atau 1309 orang.

Masinton menyebut, kelebihan kapasitas di dalam rutan atau lapas merupakan hal klasik yang belum teratasi sejak beberapa tahun silam. Bahkan, ketika dirinya dan anggota Komisi III lainnya melakukan kunjungan, keluhan yang kerap didengar selalu masalah kelebihan penghuni.

"Di penjara kapasitas lebih dan sudah sangat tidak manusiawi. Maka kalau ada yang kabur, berontak, itu menjadi sangat sering," kata dia.

Lihat juga: Masalah Fasilitas, Alasan Ratusan Tahanan di Pekanbaru Kabur

Menurut Masinton, untuk melakukan pembenahan masalah ini, pemerintah harus melakukan langkah-langkah komprehensif. Masinton menyebut, harus ada aturan terbaru dari pemerintah.

"Harus komprehensif, tidak ada lagi seperti ini. Muncul kejadian terus, hampir setiap bulan ada yang kabur, berontak. Kaburnya mending satu orang, ini sekampung," tuturnya.

Revisi PP 99/2012

Masinto mengatakan, penuhnya penjara disebabkan oleh banyaknya para pelaku kejahatan narkoba, khususnya pengguna yang masih diharuskan menghuni lapas. Selain itu, lanjut Masinton, pemberian remisi untuk pelaku kejahatan masih sangat ketat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Masinton meminta pemerintah segera menyelesaikan revisi Peraturan Pemerintah (PP) 99/2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.

"Ada banyak hal yang harus diurai, baik regulasi tentang PP 99/2012 dan juga masalah mentalitas yang masih kongkalikong antara yang menjaga dan dijaga," kata dia.

Lihat juga: Ratusan Narapidana Kabur dengan Menumpang Angkutan Umum

Tak hanya itu, Masinton juga mengungkapkan bahwa kondisi penjara di Indonesia masih jauh dari kata manusiawi. Dia juga mendesak ada perbaikan fasilitas di dalam rutan atau lapas agar para tahanan bisa menjalani masa hukumannya tanpa tekanan.

Pasalnya, kata Masinton, di dalam penjara praktik pungutan liar dari para petugas rutan atau lapas masih menjadi momok. Pungli tersebut menciptakan diskriminasi antara tahanan yang tak punya uang dengan tahanan yang memiliki uang lebih untuk membeli fasilitas yang diinginkan.

"Di internalnya juga masih ada pungutan-pungutan yang dilakukan oleh oknum-oknum sipir yang harus dibenahi," tandasnya.