Pencabutan ini diputuskan setelah tim kuasa hukum Syafruddin mencabut praperadilan atas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku termohon, yang menetapkan Syafruddin sebagai tersangka.
Hakim Rusdiyanto menyatakan pihaknya menerima pencabutan praperadilan dari kuasa hukum Syafruddin pada Rabu (10/5) lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam surat pencabutan praperadilan itu juga tertulis bahwa tim kuasa hukum Syafruddin bakal melakukan perbaikan dalam gugatannya. Setelah melakukan perbaikan, tim kuasa hukum Syafruddin akan kembali mengajukan praperadilan melawan KPK.
Sementara itu, salah kuasa hukum Syafruddin, Dodi S Abdulkadir mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyiapkan berkas gugatan praperadilan selanjutnya. Dia mengklaim memiliki bukti baru bahwa penetapan tersangka yang dilakukan KPK tidak sah.
"Iya memang kita cabut, kita memiliki bukti tambahan. Untuk praperadilan ini kita cabut dan akan kita diajukan kembali," kata Dodi kepada CNNIndonesia.com lewat pesan singkat.
Syafruddin merupakan tersangka kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas kepada Sjamsul Nursalim pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada April 2004 silam.
Sjamsul diketahui masih memiliki kewajiban sebesar Rp3,7 triliun. Sjamsul Nursalim seharusnya menyerahkan sisa kewajibannya kepada BPPN sejumlah Rp4,8 triliun. Namun Sjamsul ternyata baru menyerahkan Rp1,1 triliun.