Pemerintah Tegaskan Tak Akan Mundur Lindungi Gambut

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyatakan tidak akan mundur untuk melindungi dan memperbaiki lahan gambut yang rusak. Keberadaan gambut menurutnya bisa menjaga keseimbangan karbon.

Siti mengatakan, Indonesia saat ini merupakan salah satu negara yang memiliki lahan gambut terluas. 

"Indonesia tidak akan mundur selangkah pun, kita berkomitmen akan menjaga gambut," kata Siti melalui sambutannya yang dibacakan oleh Sekrtaris Jenderal  Kementerian Lingkungah Hidup dan Kehutanan Bambang Hendroyono dalam acara Global Peatlands Initiative (GPI) di Jakarta, Senin (15/5).

Lihat juga: Lawan Resolusi Sawit Uni Eropa, RI Susun Dokumen Deforestasi

Untuk itu, kata Siti, perlu komitmen bersama dari semua pihak yang terlibat. Hukum akan ditegakkan terkait kerusakan gambut. 
Kebakaran besar hutan dan lahan gambut di Indonesia pada 2015 lalu menurutnya harusnya dijadikan pembelajaran. 

Menurut Siti, para ahli memperkirakan gambut yang kering dan terbakar menjadi penyebab sekitar 5 persen dari total emisi karbon yang disebabkan oleh manusia. Emisi karbon inilah yang memicu perubahan iklim, di samping dampak langsung terhadap ekonomi dan kesehatan. 

Untuk menghindari terjadi kembali kebakaran hutan besar-besaran di lahan gambut, Siti mengaku siap  bersama-sama bergandengan dengn mitra nasional dan internasional yang saat ini sedang mengupayakan tata kelola gambut yang lebih baik. 

"Termasuk kerjasama dengan sipil maupun dunia usaha," katanya.

Lihat juga: Aturan Lahan Gambut Baru Bikin Resah Pekerja Hutan Industri

Pertemuan mitra GPI di Jakarta dihadiri oleh perwakilan Republik Kongo, Republik Demokratik Kongo, Peru, Lembaga PBB, lembaga donor, perewakilan perguruan tinggi, serta masyarakat sipil.

Pertemuan ini bertujuan mememberbaiki basis data terkait lahan gambut global dan mengompilasi pengalaman dan pengelolaa lahan  gambut  bersama dengan negara-negara lainnya.

GPI sendiri diluncurkan pada Konferensi Perubahan Iklim di Maroko (UNFC CPP22) tahun lalu yang beranggotakan negara-negara pemilik hutan dan lahan gambut tropis, organisasi multilateral, dan organisasi non pemerintah (NGO).