Amien Rais Tantang Luhut Adu Data soal Reklamasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Politikus senior Partai Amanat Nasional Amien Rais mendesak Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menunda proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Amien menyebut proyek pengurukan laut tersebut sarat dengan kepentingan asing dan tidak bermanfaat bagi warga Jakarta.

Amien menyatakan hal tersebut saat menjadi pembicara kunci dalam seminar bertema "Stop Program Reklamasi Teluk Jakarta" di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Selasa (16/5).

Amien mengatakan, moratorium reklamasi perlu dilakukan untuk membandingkan data yang dimiliki oleh pemerintah dengan pihak yang menolak reklamasi. Menurutnya, dalih rekalamasi untuk mengantisipasi banjir yang dimiliki pemerintah bertolak belakang dengan yang dimiliki oleh mereka yang menentang.

"Mari adu fakta dan data, kalau data Pak Luhut reklamasi mengurangi banjir betul, ya sudah saya tiarap," ujar Amien.

Lihat juga: Kemenko Maritim Masih 'Tutup Mulut' soal Reklamasi

Ketua Dewan Kehormatan PAN ini menilai, reklamasi sejatinya bukan untuk kepentingan Jakarta dan negara. Ia melihat, proyek reklamasi yang dikerjakan oleh sejumlah pengembang hanya untuk kepentingan negara lain dalam hal ini China.

Bahkan, kata Amin, berdasarkan informasi yang diterimanya, ada pejabat yang menerima dana dari pengembang sebesar Rp10 triliun untuk mendukung reklamasi tersebut.

Selain memberi suap kepada oknum pejabat, Amien menyebut ada pendukung reklamasi yang agresif dengan menyerang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pemeriksa Keuangan. Meski tidak merinci, ia berkata, serangan itu telah membuat reklamasi dilanjutkan setelah sempat dihentikan karena melanggar ketentuan, khususnya terkait analisis mengenai dampak lingkungan.

"Tidak ada takutnya KPK dihajar, BPK dihajar. Saya pikir kok ini bisa berani, ada apa," ujar Amien.

Anies menegaskan, penolakannya terhadap reklamasi untuk melindungi kedaulatan negara dan tak ada kaitannya dengan hal lain.

Lihat juga: KIP Putuskan Kemenko Maritim Sudah Terbuka soal Reklamasi

Mantan Ketua MPR itu juga mendesak Komisi Informasi Pusat (KIP) mempertimbangkan kembali keputusan menolak permohonan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta terkait keterbukaan informasi publik soal kajian reklamasi 17 pulau dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. 

Ia merasa, keterbukaan informasi terkait reklamsi yang dimiliki oleh pemerintah amat penting untuk nasib Indonesia ke depan.

"Secara logis untuk kepentingan bangsa, ini harus kita hentikan bersama-sama," kata Amien.

Selain Amien yang jadi keynote speaker, beberapa tokoh juga jadi pembicara seperti Dosen Universitas Indonesia Sri Bintang Pamungkas, pakar teknik kelautan Institut Teknologi Bandung Muslim Muin, Country Manager International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI) Irvan Pulungan, Sekjen Paguyuban Nelayan dan Pengolah Ikan (PNPI) Nelayan M. Ramli, dan Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara.

Lihat juga: Luhut Tawarkan Infrastruktur Luar Pulau Jawa ke Pemodal China