BIN Deteksi Pengumpulan Massa Tanggal 20 Mei

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Intelijen Negara (BIN) menyatakan mengidentifikasi adanya pergerakan massa pada tanggal 20 Mei nanti. Analisis identifikasi ini telah diserahkan kepada pihak keamanan untuk menindaklanjuti.

“Kami membuat identifikasi dan analisis, selanjutnya pihak keamanan sebagai eksekutor menindaklanjuti,” kata Deputi Bidang Komunikasi dan Infomasi BIN, Sundawan Salya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (18/5).

Kepolisian menurunkan sekitar 6.400 pasukan Brigade Mobil (Brimob) dari berbagai daerah untuk dikerahkan untuk membantu pengamanan di Jakarta pada Sabtu.

Lihat juga: Sekitar 6.400 Pasukan Brimob Geser ke Jakarta Amankan 20 Mei

Berdasarkan Surat Telegram Kapolri kepada Komandan Korps Brimob Polri dan 21 kepala kepolisan daerah yang salinannya diterima CNNIndonesia.com, Senin (15/5), disebutkan bahwa pergeseran pasukan ini dilakukan dalam rangka mengantisipasi konflik di Jakarta.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto mengatakan pergeseran pasukan merupakan hal yang biasa dilakukan.

Dia mengatakan, langkah tersebut merupakan prosedur yang kerap dilaksanakan bila suatu wilayah membutuhkan bantuan personel pengamanan.

Di media sosial beredar kabar tanggal 20 Mei yang bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional akan disemarakkan dengan demonstrasi mencabut mandat Presiden Joko Widodo.

Lihat juga: Kampus Undip Dihebohkan Poster 'Garudaku Kafir'

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia yang disebut-sebut akan turun pada 20 Mei, membantah akan melakukan aksi. Mereka mengatakan akan menggelar demo pada Senin, 22 Mei 2017.

“Kabar soal aksi 20 Mei itu hoax,” kata koordinator pusat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia Wildan Wahyu Nugroho.

Wildan menyatakan pada 22 Mei nanti akan menggelar demo dengan jumlah mencapai 10 ribu dari seluruh Indonesia.

“Mungkin yang paling banyak dari pulau Jawa, yang dari luar (Pulau Jawa) kemungkinan perwakilan,” kata Wildan.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan hingga kini belum menerima surat pemberitahuan terkait aksi unjuk rasa yang akan diselenggarakan pada (20/5).

Lihat juga: Hizbut Tahrir dan Kebangkitan Khilafah yang 'Terlarang'