"Anjuran untuk meniadakan isbat ini perlu ditanggapi dengan serius. Bagaimana pun juga Indonesia adalah negara yang meski bukan negara Islam, tapi juga dia bukan negara sekuler,” kata Lukman usai jumpa media, di Kementerian Agama, Jakarta, Jumat (26/5).
“Jadi, Indonesia tidak bisa menyerahkan sepenuhnya urusan-urusan keagamaan itu kepada orang per orang,"
Menurut Lukman, negara harus ikut bertanggung jawab untuk memberikan pedoman kapan mengawali dan mengakhiri puasa Ramadhan. Begitu pula, ketika menentukan 1 Syawal dan menentukan 1 Zulhijah terkait pelaksanaan ibadah haji.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi sidang isbat sesuatu yang amat sangat diperlukan, bagaimana negara hadir dalam memberikan panduan dalam menjalankan ibadahnya," kata Lukman.
Sebelumnya, anjuran meniadakan isbat datang dari Wakil Ketua Komisi VIII dari Fraksi Gerindra Sodik Mudjahid. Ia menjlai sidang isbat yang sudah berlangsung lama perlu dikaji kembali.
“Perbedaan pendapat ini oleh awam (umat dan masyarakat), sering diartikan sebagai tidak adanya kekompakan bahkan terkesan perpecahan ulama dan ormas jelang bulan suci Ramadan," kata Sodik dalam keterangan pers yang diterima CNNIndonesia.com, Selasa (23/5) lalu.