Polri Sabet Predikat WTP dari BPK untuk Ketiga Kali

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali menyabet predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun 2016. Predikat ini disabet oleh Polri untuk ketiga kalinya secara berturut-turut.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan predikat WTP kembali diperoleh setelah Polri melakukan desentralisasi keuangan. Menurutnya, seluruh anggaran di kepolisian sudah dibagikan ke sekitar 1.300 satuan kerja di seluruh Indonesia.

"Anggaran sebanyak Rp73 triliun dan itu di Polri sudah terjadi desentralisasi pengelolaan keuangan. Jadi diserahkan kepada lebih dari 1.300 satuan kerja," kata Tito di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (5/6).

Lihat juga: Rekor, Laporan Keuangan Era Jokowi Wajar Tanpa Pengecualian

Dia menyatakan, predikat WTP membuktikan bahwa Polri mampu mengelola keuangan sendiri. Mantan Kapolda Metro Jaya ini pun yakin predikat WTP akan mempengaruhi cara pandang pemerintah terhadap Polri. 

Tito berharap, pemerintah memberikan hadiah terhadap Polri atas predikat WTP yang diperoleh dari BPK ini.

"Kami harap ke depan bisa mendapatkan reward dalam bentuk misalnya tunjangan kinerja yang lebih baik, anggaran lebih baik dalam kepentingan perbaikan keuangan," kata Tito.

Lihat juga: Sandiaga Targetkan Jakarta Raih Predikat WTP di Tahun Pertama

Di tempat yang sama, Anggota 1 BPK Agung Firman Sampurna mengapresiasi cara pengelolaan keuangan Polri. 

Menurutnya, penerapan desentralisasi keuangan di Polri membuat sistem pengawasan lebih jelas.

"Dulu, Polri menggunakan apa yang namanya otorisasi internal. Jadi seluruhnya tersentralisasi sekarang sudah didesentralisasikan kepada satuan kerja yang ada. Dengan demikian, baik dari pelaksanaan anggaran maupun pengawasannya, yang dimaksud pengawasannya pertanggungjawaban lebih jelas," kata Agung.

Lihat juga: Fitra Nilai Janggal Opini WTP BPK

Ia juga mengapresiasi proses audit Polri pada 2016 yang dilakukan dengan metode pendekatan uji fungsi. Agung mencontohkan, dalam pengujian baju anti peluru, BPK dapat langsung menguji ketahanan baju tersebut secara langsung.

"Katanya tahan sampai berapa ditembak. Kami ambil satu, kami tembak," ujarnya.