Ketua MUI Sebut Penyegelan Masjid Ahmadiyah Tak Langgar HAM

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin menilai, penyegelan ulang yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat, terhadap Masjid Al Hidayah yang selama ini digunakan Jemaah Ahmadiyah sudah tepat dan tidak melanggar hak asasi manusia.

Tindakan itu disebut telah sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota dan/atau Pengurus Jemaah Ahmadiyah Indonesia dan Warga Masyarakat, yang menyebutkan jemaah Ahmadiyah tidak boleh mengembangkan ajarannya dan tidak boleh beraktivitas.

"Kalau Ahmadiyah melanggar aturan-aturan itu, berarti apa yang dilakukan wali kota sudah tepat," kata Ma'ruf di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informasi, Jakarta Pusat kemarin.

Lihat juga: Pasang-Copot Segel Masjid Jemaah Ahmadiyah di Depok

Penyegelan masjid milik jemaah Ahmadiyah ini juga dinilai Ma'ruf tak melanggar HAM dalam hal kebebasan setiap warga negara memeluk agama. Sebab, Ahmadiyah sudah ditetapkan sebagai ajaran sesat karena di luar dari akidah Islam.

"Tidak (melanggar). Hak asasi manusia kan dibatasi, sepanjang dia tidak melakukan penyimpangan. Sementara Ahmadiyah kan sudah dinyatakan melanggar UU Penodaan Agama," katanya.

Masjid Al Hidayah di Depok, Jawa Barat, untuk kesekian kalinya disegel aparat. Masjid yang terletak di bilangan Sawangan itu pertama kali disegel oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada 23 Februari 2017.

Lihat juga: Komnas HAM Sebut Pengusutan Kasus Kebebasan Beragama Terancam

Belakangan aparat mendapat informasi segel di masjid tersebut dibuka, Jumat (26/5). Segel di pintu dan jendela sebanyak delapan buah seluruhnya dilepas.

Satpol PP dan kepolisian dari Polresta Depok lantas melakukan penyegelan kembali, Sabtu malam (3/6).

Sementara itu, peneliti Institute for Security and Strategic Studies Bambang Rukminto meminta kepada polisi agar jeli dan hati-hati dalam menyikapi kasus penyegelan masjid miliki jemaah Ahmadiyah.

Lihat juga: Komnas HAM: Jawa Barat Produksi 46 Kebijakan Diskriminatif

Polisi, kata Bambang, tak hanya wajib mematuhi hukum, juga harus bisa melindungi kelompok minoritas seperti Ahmadiyah.

"Netral dalam arti melindungi, mengayomi masyarakat sekaligus mengawal hukum yang berlaku di negara ini," kata Bambang.