PAN Bersikeras Ambang Batas Pencalonan Presiden, Nol Persen

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Amanat Nasional bersikeras agar persentase ambang batas pencalonan presiden (Presidential Threshold) dalam UU Penyelenggaraan Pemilu yang baru sebesar nol persen. Ia berkata, besaran itu terkait dengan pelaksaan Pemilu 2019.

Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto mengatakan, presidential threshold hanya bisa diperoleh dari suara partai yang lolos di parlemen. Oleh karena itu, presidential threshold tidak bisa diperoleh jika pileg dilaksanakan serentak dengan pilpres.

"PAN tetap 0 persen. Belum ada perubahan. Sekali lagi karena pileg dan pilpres serentak, bagaimana kita ambil presidential threshold," ujar Yandri di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/6).

Lihat juga: Tiga Partai Bersikukuh Ingin Presidential Threshold 20 Persen

Selain karena pemilu serentak, Yandri berkata, persentase 0 persen juga sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengisyaratkan seluruh parpol bisa mencalonkan presiden atau wakil presiden. Tak hanya itu, ketentuan dalam UUD juga memberi ruang bagi parpol atau gabungan parpol untuk mencalonkan presiden atau wapres.

"Jadi artinya untuk mencalonkan tidak perlu syarat," ujarnya.

Di sisi lain, ia berkata, PAN tidak mempermasalahkan soal ambang batas parlemen sebesar 4 persen atau 3,5 persen sebagaimana yang ada di dalam draf milik pemerintah.

"Kami tidak ada masalah 4 atau 5 persen. Apakah tetap sesuai draf pemerintah. Saat ini sedang dikompromikan," ujar Yandri.

Lihat juga: Lobi Ambang Batas Parlemen Mengerucut di Angka 4 Persen

Distribusi Kursi Tambahan

Yandri menyatakan, pansus dan pemerintah sepakat menambah 15 kursi DPR. Nantinya, proses distribusi diserahkan sepenuhnya kepada fraksi yang kemudian dibahas di pansus.

Penambahan tersebut, kata Yandri, harus berdasarkan pertimbangan kebutuhan kursi di setiap daerah pemilihan.

"Mendagri telah memberi mandat kepada fraksi untuk mengatur pendistribusian sesuai kaidah, terutama terkait mahalnya kursi di dapil yang kursinya kurang," ujar Yandri.

Lihat juga: Penambahan Kursi DPR Diprediksi Telan Anggaran Rp30 Miliar

Lebih dari itu, ia menyampaikan, tidak ada dapil yang akan dikurangi kursinya akibat penambahan tersebut. Hal itu merupakan kesepakatan yang diperoleh dalam rapat pansus.

Sebelumnya, tiga partai politik, yakni PDIP, Golkar dan NasDem masih bersikukuh ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold berada di angka 20 Persen.

Ketiga partai itu berpandangan, besaran presidential threshold sebesar 20 persen untuk memperkuat legitimasi dan memperkecil jumlah calon presiden yang ikut pemilu.