GNPF Minta Jokowi Setop Orkestra Pelabelan Anti-Pancasila

Jakarta, CNN Indonesia -- Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) meminta Presiden Joko Widodo berhenti melabeli kelompoknya sebagai pihak yang menolak Pancasila, keberagaman, kebinekaan, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan GNPF MUI setelah mereka menilai represi aparat penegak hukum yang masif. Dia mengklaim umat Islam, termasuk tokoh oposisi dan aktivis organisasi masyarakat, semakin dikriminalisasi oleh aparat.

"Hentikan orkestra labelling terhadap umat Islam, seolah-olah umat Islam adalah pihak yang anti-Pancasila, anti-keberagaman, anti-kebhinekaan, dan anti-NKRI," Kata Ketua GNPF MUI Bachtiar Nasir dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (6/6).

Lihat juga: Polisi Anggap Rizieq Hambat Penyidikan Dugaan Konten Porno

GNPF MUI menilai aparat penegak hukum semakin mengabaikan berbagai prinsip dalam melaksanakan penyelidikan serta penyidikan.

"Kriminalisasi bergelombang terhadap ulama, tokoh oposisi maupun aktivis Islam secara masif dan terus menerus melalui berbagai kasus hukum yang sarat dengan dugaan rekayasa," tambahnya.

Ketua Dewan Pembina GNPF MUI Rizieq Shihab saat ini terjerat kasus dugaan percakapan berkonten pornografi. Dia dinyatakan buron oleh Polri setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus tersebut. Hingga kini Rizieq belum kembali ke Indonesia di tengah proses penyidikan polisi atas kasus itu.

Kelompok yang terbentuk untuk mengawal fatwa MUI terkait kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ini menyatakan, aparat kerap tebang pilih dalam mengusut kasus.

Salah satunya, Polri mengabaikan laporan dugaan penodaan agama yang dilakukan Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri.

Lihat juga: Alumni Aksi 212 Minta Jokowi Jamin Keamanan Rizieq Shihab

"Kami menyaksikan beberapa kasus besar yang menjadi concern umat Islam, salah satunya kasus dugaan penodaan agama dalam pidato politik Megawati Soekarnoputri pada acara HUT PDI Perjuangan ke-44 tidak pernah terdengar lagi progress-nya," ujarnya.

Berangkat dari pandangan itu, GNPF MUI meminta Jokowi mengambil langkah tegas untuk menghentikan segala upaya kriminalisasi tersebut.

GNPF MUI juga mengajak seluruh elemen masyarakat tidak mudah mengikuti jargon politik yang tidak memiliki menfaat terhadap penguatan kehidupan umat beragama.

"Seluruh elemen bangsa untuk tidak mudah terbawa arus jargon-jargon politik yang terkesan bagus dan penting padahal tidak memiliki relevansi terhadap penguatan koeksistensi umat beragama bahkan membuka celah disintegrasi serta konflik SARA yang lebih luas," katanya.