Proses Tertutup, Rekrutmen Calon Anggota DKPP Menuai Kritik

Jakarta, CNN Indonesia -- Proses seleksi calon anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode 2017-2022 yang berjalan tertutup, menuai kritik dari anggota petahana lembaga tersebut.

Anggota DKPP Nur Hidayat menilai, tertutupnya proses seleksi berpotensi menuai kritik dari masyarakat. Selain itu dia khawatir akan terpilih anggota DKPP baru yang kurang kompeten dalam menangani masalah pemilu.

"Saya harap pengalaman-pengalaman ke depan anggota DKPP harus tahu, harus punya pengalaman teknis pemilu di lapangan, karena beratnya beban utama bagi petugas pemilu di lapangan," kata Hidayat di Kantor DKPP, Jakarta, Rabu (7/6).

Lihat juga: Komisioner KPU dan Bawaslu Ditambah Usai Pilkada 2018

DKPP adalah organisasi yang berisi tujuh anggota perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah, KPU, dan Bawaslu. Ketujuh orang itu akan mengemban tugas untuk mengadili aduan-aduan ihwal dugaan pelanggaran etik yang dilakukan penyelenggara atau pengawas pemilu.

Saat ini, beredar kabar lima nama calon anggota DKPP dari DPR dan Pemerintah. Kelima nama itu adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Topo Santoso, Sekjen Kementerian Dalam Negeri Yuswandi, bekas Ketua Bawaslu Muhammad, Dekan FISIP UKW Teguh Prasetyo, dan Peneliti LIPI Alfintra Salam.

Hidayat berkata, dari lima nama yang beredar hanya Muhammad dan Topo yang memiliki latar belakang mumpuni sebagai bekas penyelenggara atau pengawas pemilu.

Lihat juga: Komisioner KPU dan Bawaslu Daerah akan Dikurangi

"Maka menurut saya ini harus diperbaiki mekanismenya. Lebih baik secara terbuka saja, sampai hari ini kan kami tak tahu siapa calon paling pasti, baik dari DPR maupun pemerintah," tuturnya.

Masa bakti anggota DKPP 20012-2017 akan berakhir pada Senin (12/6) mendatang. Usai itu, anggota baru harus dipilih agar perkara menyangkut masalah etik penyelenggara serta pengawas pemilu dapat diproses.