Pemerintah Harap Tambahan Kursi Pimpinan Hanya untuk MPR DPR

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berharap penambahan kursi pimpinan parlemen tetap sesuai dengan daftar inventaris masalah (DIM) dari pemerintah yang telah disepakati, yaitu satu kursi pimpinan DPR dan satu pimpinan MPR.

Hal itu diungkapkan Yasonna saat rapat dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR membahas kelanjutan revisi UU MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3). Salah satunya menyangkut wacana baru penambahan kursi di DPR, MPR, dan DPD.

"Ya, kita ambil yang rasional lah. Kan kami semua DIM yang pertama sudah setujui," ujar Yasona di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/6).

Lihat juga: Pansus Angket KPK Proyeksikan Anggaran Mencapai Rp3,1 Miliar

Yasonna menuturkan, pembahasan revisi UU MD3 masih mengalami tarik ulur terkait formasi kursi pimpinan. Sejumlah fraksi mendorong pimpinan di DPR bertambah 2, MPR bertambah 6, dan DPD bertambah 2.

Oleh karena itu, pemerintah masih akan mengkaji usulan tersebut sebelum memberikan pandangan resmi.

"Ya, kami masih bahas dulu surat resminya nanti dulu, masih internal pemerintah," ujarnya.

Lebih lanjut, Yasonna menuturkan, keputusan penambahan kursi pimpinan DPR, MPR, dan DPD sebenarnya bisa diselesaikan lewat kesepakatan politik fraksi-fraksi partai. Namun, ia menyebut, pemerintah masih akan mendengarkan penilaian masyarakat sebelum sebagai pertimbangan.

Lihat juga: Ketua MPR Tak Setuju Usulan Penambahan Pimpinan Jadi 11

"Kan bisa disampaikan‎ masyarakat, kita harus dengar juga," ujar Yasonna.

Sementara itu, Wakil Ketua Baleg DPR dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo meminta, semua fraksi memperhatikan rasionalitas dari penambahan unsur pimpinan.

Ia berkata, Fraksi Golkar mengusulkan pimpinan DPR ditambah 1, dan MPR ditambah 3. Usulan itu merupakan jalan tengah formasi penambahan kursi pimpinan yang telah mengerucut pada 3 opsi, yakni 1-1, 2-6-2, dan 2-3-2.

"Kembali kepada pemerintah, sekarang bola ada di pemerintah. Pemerintah akan menentukan sikap apakah setuju dengan usulan golkar tadi atau tetap atau pemerintah lebih fleksibel lagi. Tetapi, menurut pandangan saya paling rasional itu DPR tambah 1, MPR maksimal 3," ujar Firman.