Wiranto Tepis Stigma Pemerintah Kriminalisasi Ulama

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menepis tudingan yang menyebut pemerintah telah mengkriminalisasi ulama. Menurutnya pemerintah tak akan pernah mempermasalahkan ulama-ulama yang tidak melakukan tindak kriminal.

"Yang kami permasalahkan bukan ulamanya, tapi langkah kriminalnya. Apakah itu ulama atau pedagang atau politisi kalau menyangkut masalah kriminal ya dikriminalkan," kata Wiranto saat ditemui di Hotel JS Luwansa, Jumat (9/6).

Wiranto meminta publik tidak mengambil kesimpulan pemerintah telah mengkriminalisasi ulama hanya karena ada satu-dua ulama yang dikriminalkan.

"Jadi yang dikenakan ulama yang bermasalah kriminal, oknum, jangan digeneralisasi," kata mantan Ketua Umum Partai Hanura tersebut.

Lihat juga: PBNU: Ulama Tak Perlu Dibela

Wiranto pun berharap publik menepis stigma pemerintah tengah memusuhi umat Islam. Dia menegaskan pemerintah saat ini pemerintah hanya berhadapan dengan organisasi Islam yang dianggap memiliki masalah dengan hukum dan perlu diselesaikan dengan hukum.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah meminta pemerintah menempuh langkah rekonsiliasi terkait dengan kasus-kasus hukum yang diduga mengkriminalisasi ulama. Komnas HAM menilai rekonsiliasi penting untuk menghilangkan stigma buruk pemerintah di mata para pengikut ulama tersebut.

Komisioner Komnas HAM Siane Indriani mengatakan, stigma yang muncul saat ini adalah pemerintah yang anti atau memusuhi umat Islam dan itu harus dihilangkan demi suasana Indonesia damai.

Lihat juga: Massa Aksi Bela Ulama 96 Teken Petisi Tolak Kriminalisasi

Menurut Siane, jika pemerintah atau penegak hukum hanya memfokuskan diri pada penyelesaian kasus melalui jalur hukum maka nuansa kriminalisasi masih tetap dirasakan oleh ulama-ulama dan para pendukungnya.

Siane mengatakan, penegak hukum dalam hal ini kepolisian bisa menggunakan diskresinya demi meredam gelombang stigma kriminalisasi yang dituduhkan pada mereka. Namun tetap saja pemerintah harus lebih dulu mengeluarkan kebijakan politik yang mengutamakan keutuhan negara.

"Diskresi ini bisa dimanfaatkan dari yang atas sampai bawah, bisa memilih kasus mana yang ditangkap atau tidak," ujar Siane.