JK Minta Publik Tak Simpulkan Pansus Angket Lemahkan KPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta publik tak gegabah menyimpulkan pembentukan Pansus angket di DPR sebagai upaya melemahkan KPK.

"Jangan dulu dianggap melemahkan, bisa saja menguatkan," kata Jusuf Kalla saat ditemuidi Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (13/6).

Menurut Jusuf Kalla, upaya penguatan sebuah lembaga harus disertai dengan perubahan sistem di dalamnya. Sebagai lembaga yang sudah berjalan 15 tahun, KPK menurut Jusuf Kalla sudah saatnya dievaluasi.

Tokoh senior partai Golkar itu tegas menyatakan pemerintah tak setuju dengan upaya pelemahan KPK. "Seperti yang dikatakan Pak Presiden (Joko Widodo) bahwa pemerintah tak setuju pada pelemahan," kata dia.

Lihat juga: KPK Mulai Kaji Keabsahan Pansus Angket

Jusuf Kalla pun meyakini tak akan ada konflik kepentingan di tubuh Pansus angket, meski beberapa nama anggotanya ikut terseret dalam dugaan kasus korupsi yang ditangani KPK.

"Anggotanya kan banyak, tak semua ada hubungannya. Jadi harus ada kesepakatan," kata Jusuf Kalla.

KPK sementara itu mulai mengkaji keabsahan panitia khusus hak angket KPK di DPR bersama ahli hukum pidana Indriyanto Seno Adji.

Lihat juga: Jokowi: Saya Tidak Ingin KPK Lemah

KPK membahas sejumlah hal mulai dari proses pembuatan angket hingga tepat tidaknya hak angket itu ditujukan ke KPK.

"Ada beberapa hal yang kami lihat, mulai dari proses pembuatan angket, kemudian apakah KPK subjek dan objek angket yang benar," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di gedung KPK, Jakarta.

Laode menilai, hak angket mestinya ditujukan pada lembaga yang langsung berada di bawah ranah eksekutif. Sementara KPK adalah lembaga negara yang bersifat independen.

Selain itu, keabsahan Pansus angket dipertanyakan karena keanggotaannya tidak melibatkan seluruh fraksi di DPR.