Pansus Angket KPK Sahkan Mekanisme dan Anggaran Kerja

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar menyatakan, pansus angket akan mengesahkan agenda, mekanisme, dan anggaran kerja dalam rapat hari ini, Rabu (14/6). Ia berkata, seluruh hal itu tidak bisa diputuskan secara sepihak lantaran hak angket diatur oleh konstitusi.

Agun berkata, seluruh anggota pansus angket yang hadir dalam rapat sedianya akan membedah ketiga hal itu untuk kemudian diputuskan.

"Itu semua tidak mungkin diputuskan sepihak. Karena hak angket adalah hak penyelidikan tertinggi," ujar Agun di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/6).

Lihat juga: Pansus Hak Angket KPK Buka Posko Pengaduan Masyarakat

Agun mengatakan, hak angket merupakan bagian dari fungsi pengawasan. Ia mengklaim, pansus angket akan dikerjakan secara akuntabel, transparan, dan partisipatif.

Lebih lanjut, Agun membeberkan, pansus juga akan membahas soal penguatan kelembagaan KPK dari sisi hukum tata negara. Pasalnya ia menyebut KPK merupakan lembaga yang tidak berada dalam konstitusi.

Nantinya pansus akan membahas bagaimana kelembagaan KPK agar sesuai dengan hukum tata negara dan konstitusi.

"Nah maka kami harus buatkan TOR-nya untuk menghantarkan kepada KPK dalam konteks konstitusi itu," ujarnya.

Lihat juga: JK Minta Publik Tak Simpulkan Pansus Angket Lemahkan KPK

Selain itu, Agun berkata, pansus akan membahas soal peran KPK sebagai trigger mechanism. Hal itu dilakukan agar KPK lebih bertindak aktif dalam memberantas korupsi ke depan.

"Jadi KPK bukan sekedar mengambil alih. Agar bisa juga mendorong kepolisian dan kejaksaan menjalankan tupoksinya dan mendapat kepercayaan publik," ujar Agun.

Politikus Golkar itu melanjutkan, pansus angket menghormati segala pandangan terhadap pembentukan angket terhadap KPK. Namun ia menegaskan, pansus angket ditujukan untuk menguatkan kelembagaan KPK, bukan sebaliknya.

Hak angket terhadap KPK diusulkan sejumlah anggota Komisi III DPR untuk menyelidiki pernyataan Miryam S Haryani yang mengaku ditekan oleh anggota DPR saat diperiksa KPK dalam perkara korupsi e-KTP.

Salah satu yang ingin diketahui adalah rekaman pemeriksaan KPK terhadap Miryam. Mereka yang disebut Miryam kepada penyidik KPK sebagai pengancamnya adalah Aziz Syamsudin, Masinton Pasaribu, Syafruddin Suding, Desmon J Mahesa serta Bambang Soesatyo.

Lihat juga: KPK Mulai Kaji Keabsahan Pansus Angket

Untuk anggaran, Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar memproyeksikan anggaran pansus mencapai Rp3,1 miliar hingga akhir masa tugas, yakni 60 hari masa kerja sejak dibentuk pansus angket.