Enam Paket Muncul, Keputusan Lima Isu RUU Pemilu Ditunda

Jakarta, CNN Indonesia -- Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu) bersama pemerintah kembali menunda pengambilan keputusan terhadap lima isu krusial.

Kelima isu itu antara lain, ambang batas parlemen, ambang batas pencalonan presiden, metode konversi suara, alokasi kursi per dapil dan sistem pemilu.

"Pansus sepakat untuk pengambilan keputusan tingkat satu pada Senin (19/6) jam 14.00 WIB. Kami sepakat juga bahwa mulai hari ini sampai Senin proses lobi pembicaraan lintas fraksi dilanjutkan," ujar Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman usai rapat, tengah malam tadi.

Lihat juga: Lima Isu Krusial RUU Pemilu yang Bakal Diketok Pansus

Lukman mengatakan kesepakatan itu berdasarkan hasil lobi antar-fraksi di DPR dan pemerintah. Dari lobi tersebut, dia menuturkan, terdapat tiga kemungkinan dalam lanjutan rapat Senin pekan depan.

Kemungkinan pertama, kata dia, berupa kesepakatan satu paket dari lima isu krusial berdasarkan musyawarah mufakat di forum pansus. Kedua, beberapa paket dibahas ke paripurna. Ketiga, lima poin krusial langsung dibawa ke paripurna.

Meski peluang ketiga ospi itu masih sama besar, Lukman mengungkapkan, berdasarkan lobi pada Rabu (14/6) malam, muncul kesepakatan antar-fraksi dan pemerintah terkait opsi enam paket baru.

Enam paket baru hasil lobi antarfraksi dan pemerintah jelang pembahasan lima isu krusial RUU Pemilu. (CNN Indonesia/Laudy Gracivia)

Namun, Lukman berharap opsi enam paket itu dapat mengerucut menjadi satu keputusan musyawarah mufakat di pansus, atau dua hingga tiga paket untuk dibawa ke paripurna.

"Kalau ternyata enam itu kami enggak bisa kerucutkan jadi tiga paket maka kita anggap sistem paket tidak bisa diterapkan, yang akan kita terapkan adalah item per item," ujar Lukman.

Nantinya, pelaksanaan paripurna akan diserahkan kepada pimpinan dewan. Walaupun demikian, Lukman juga belum dapat memastikan apakah nantinya akan diambil voting sebagai pengambilan keputusan.

Lihat juga: Jelang Keputusan 5 Isu RUU Pemilu, Pemerintah-DPR Tempuh Lobi

"Diserahkan ke pimpinan nanti (waktu voting paripurna). Belum pasti waktunya. Bisa Selasanya, Rabu, Kamis atau habis lebaran juga bisa," ujar Lukman.