Setya Novanto Menemui Megawati Bahas RUU Pemilu

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto mengklaim telah melakukan safari politik dengan menemui pimpinan partai pendukung pemerintah untuk membahas isu krusial dalam Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu).

Beberapa pimpinan partai yang ditemui Novanto diantaranya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang.

"Kemarin kami bicarakan dengan Bu Mega, Pak OSO, Pak Surya Paloh, terus kita intensif membicarakan dan juga dengan partai lain," ujar Novanto di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (15/6).

Lihat juga: Pansus DPR Sepakati Tambahan 15 Kursi Disebar ke 10 Wilayah

Novanto berharap pertemuan antar-pimpinan partai pendukung pemerintah dapat menghasilkan keputusan dalam waktu dekat yang sesuai dengan kepentingan masing-masing.

Hingga kini, tiga partai pendukung pemerintah yaitu PDIP, Golkar dan NasDem masih mempertahankan sikap atas angka ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebesar 20-25 persen.

Sedangkan, Partai Hanura dalam forum lobi tadi malam memunculkan tawaran dalam paket baru dengan ambang batas pencalonan presiden sebesar 10-15 persen.

Novanto pun menyatakan, Golkar masih dalam posisi yang sama dalam menyikapi ambang batas pencalonan presiden.

Namun, tidak menutup kemungkinan hal itu akan dicarikan kompromi dan jalan tengah.

"Sepanjang kepentingan bersama tentu harus kita bicarakan dengan baik," ujar Novanto.

Lihat juga: Jelang Rapat Pansus Pemilu, Hasto Temui Setya Novanto

Semalam, Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu) bersama pemerintah kembali menunda pengambilan keputusan terhadap lima isu krusial.

Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy mengungkapkan bahwa berdasarkan lobi tadi malam, muncul kesepakatan antar-fraksi dan pemerintah terkait opsi enam paket baru.

Salah satu paket itu adalah paket yang diusulkan oleh Partai Hanura. Dalam paket itu, disebutkan angka ambang batas pencalonan presiden 10-15 persen, ambang batas parlemen 4 persen, alokasi kursi per dapil 3-10, sistem pemilu terbuka.

Lihat juga: Pemerintah Ingin Musyawarah soal Isu Presidential Threshold