Usut Kasus Gubernur Bengkulu, KPK Sita Data Proyek dan CCTV

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan serangkaian penggeledahan terkait kasus dugaan suap proyek peningkatan jalan di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu‎, Rabu (21/6) kemarin.

Rangkaian penggeledahan ini masuk dalam pengusutan kasus yang telah menjerat Gubernur nonaktif Bengkulu Ridwan Mukti dan istrinya Lily Martiani Maddari.

Tujuh lokasi yang disisir oleh tim penyidik KPK termasuk dua rumah dan sebuah kantor milik Direktur PT Statika Mitra Sarana, Jhoni Wijaya, serta kantor milik terduga perantara suap, Rico Dian Sari.

Lihat juga: KPK Sebut Ridwan Mukti Sempat Ingin Bengkulu Bebas Korupsi

Selain itu, tim penyidik KPK juga menggeledah kantor dan rumah dinas Ridwan Mukti dan kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemprov Bengkulu.

Penggeledahan dilakukan secara paralel sejak pukul 11.00 hingga 01.00 WIB, dini hari.

"Dari hasil penggeledahan, tim menyita sejumlah dokumen ‎proyek, dan barang bukti berupa handphone serta CCTV (Circuit Closed Television)," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Kamis (22/6).

Lihat juga: KPK Tahan Gubernur Bengkulu dan Istrinya di Rutan Terpisah

Diketahui, Ridwan dan istrinya serta dua tersangka lain telah ditahan di rumah tahanan yang berbeda. Ridwan diduga menerima suap sebesar Rp1 miliar, dari Rp4,7 miliar yang dijanjikan Jhoni.

Pemberian uang tersebut terkait dengan proyek pembangunan jalan yang dimenangkan PT Statika, milik Jhoni di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu.

Dua proyek tersebut di antaranya proyek pembangunan peningkatan jalan TES Muara Aman, Kabupaten Rejang Lebong dengan nilai proyek Rp37 miliar dan proyek pembangunan peningkatan jalan Curug Air Dingin, Kabupaten Rejang Lebong, dengan nilai proyek Rp16 miliar.