Temui Jokowi saat Lebaran, GNPF-MUI Ingin Samakan Persepsi

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) Bachtiar Nasir menilai ada kesalahpahaman antara GNPF-MUI dengan pemerintah. Untuk itu, Bachtiar menyebutkan bahwa dirinya memiliki pesan khusus untuk pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di hari raya Idulfitri kali ini.

"Kepada Pemerintah Indonesia saya Bachtiar Nasir berpesan agar apa yang belakangan ini disebutkan kegaduhan, sebetulnya saya melihat kepada masalah kesalahpahaman dan miskomunikasi," kata Bachtiar kepada CNNIndonesia.com usai Salat Idul Fitri di Masjid Al-Azhar, Jakarta, Minggu (25/6).

Untuk itu, Bachtiar menyarankan perlu ada dialog yang digelar antara pemerintah dengan pihaknya untuk menyamakan persepsi dan meredakan kesalahpahaman yang terjadi.

"Dialog yang dilakukan sesungguhnya dalam arti kepada pihak-pihak terkait terutama kami dari pihak GNPF-MUI diajak berbicara. Insyaallah pemerintah akan mempunyai cara pandang yang berbeda dibanding framing-framing di luar statemen kami selama ini," ujarnya.

Bachtiar menatakan, sebagai bagian dari warga negara Indonesia, GNPF MUI tidak ingin menciptakan kondisi gaduh. "Tentu kami menginginkan kedamaian, persatuan dan menginginkan Indonesia menjadi sebuah negara yang maju, dan menjadi negara yang kuat di dunia ini," katanya.

Lihat juga: Polisi Tolak Tawaran Rekonsiliasi Rizieq Shihab

Untuk itu, ia mengajak umat Islam untuk saling toleran. "Karenanya umat Islam harus berpegang kepada agamanya dan bersatu padu dengan seluruh elemen bangsa di negeri ini untuk membawa Islam yang toleran dan teladan bagi seluruh dunia," ujarnya.

Sebab, sebagai negara dengan umat Islam terbesar terbesar di dunia, umat Islam di Indonesia memiliki dampak dan pengaruh.  Pengaruh ini bukan saja di tingkat nasional saja tapi regional tapi juga di internasional.

Ia juga mengingatkan umat Islam agar meningkatkan kualitas ibadah yang telah dilakukan di bulan Ramadan. Hal ini dimanfaatkan dalam membangun bangsa ke depan. 

Rekonsiliasi lewat Komnas HAM

Seperti diketahui, Bachtiar merupakan salah satu tokoh yang banyak terlibat dalam Aksi Bela Islam dari Oktober hingga Desember untuk mengawal Fatwa MUI mengenai pernyataan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dianggap menodakan agama.

Lihat juga: Khotbah Bachtiar Nasir: Umat Islam Takkan Makar

Lantas, Bachtiar juga ikut terjerat sebagai saksi kasus pencucian uang di tengah penangkapan beberapa tokoh yang diduga akan makar di aksi 212. Akibat hal itu muncul 'perseteruan' antara kelompok ini dengan pemerintah. Ditambah lagi adanya kasus yang menjerat pentolan FPI Rizieq Shihab.

Namun, belakangan Presidium Alumni 212 meminta upaya rekonsiliasi dengan Presiden Joko Widodo. Hal ini disampaikan melalui Komnas HAM hingga akhir Ramadan lalu. Upaya ini ditempuh setelah sejumlah aktivis Islam diduga terjerat persoalan kriminal, tak terkecuali Rizieq Shihab.

Sekretaris Jenderal Presidium Alumni 212 Hasri Harahap mengatakan pihaknya sudah meminta Komnas HAM untuk menyurati Presiden Jokowi terkait keinginan rekonsiliasi atau islah itu. Komnas HAM dipilih karena perannya sebagai lembaga negara. Dia mengatakan selama Ramadan ini sebaiknya kedua belah pihak saling memberikan maaf.