Polda Nilai Pertemuan GNPF-MUI dan Jokowi Sebatas Silaturahmi

Jakarta, CNN Indonesia -- Polda Metro Jaya menilai pertemuan antara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Minggu (25/6) lalu, hanya sebatas silaturahmi.

Wakil Kepala Polda Metro Jaya Brigadir Jenderal Suntana mengatakan, pertemuan antara GNPF-MUI dan Jokowi merupakan hal wajar dan bagian proses demokrasi.

"Kami sikapi itu sebagai sikap silaturahmi, dan untuk kemaslahatan bangsa dan negara," kata Suntana di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta, Rabu (28/6).

Lihat juga: Reaksi JK Mendengar Aspirasi GNPF soal Kriminalisasi Ulama

Suntana menegaskan, kasus dugaan konten pornografi yang menjerat pentolan Front Pembela Islam, Rizieq Shihab sebagai tersangka, akan tetap diproses secara hukum. Pertemuan itu dianggapnya tidak mempengaruhi proses penyidikan yang masih berjalan.

"Ya kami tetap pada proses hukum, tidak terpengaruh terhadap pertemuan itu," katanya.

Dalam pertemuannya dengan Jokowi, GNPF-MUI menyampaikan protes soal kriminalisasi ulama dan stigma negatif pada umat Islam.

Lihat juga: GNPF-MUI 'Lewati' Wiranto dan JK Sebelum Bertemu Jokowi

Kuasa Hukum Rizieq, Sugito Atmoprawiro, pun berharap pertemuan Jokowi-GNPF MUI juga bisa berdampak pada penyelesaian kasus Rizieq.

Di pertemuan itu, Jokowi diklaim GNPF menjanjikan proses penegakkan hukum tanpa pelanggaran hukum itu sendiri.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono sebelumnya menyatakan hingga kini belum ada rencana lebih lanjut untuk pemanggilan Rizieq yang dalam beberapa hari ini berada di Yaman untuk merayakan Lebaran.

Lihat juga: Jalan Berliku GNPF-MUI Temui Jokowi

"Berkaitan dengan keberadaanya, masih di Yaman atau di mana, nanti kami cek lagi. Tapi kami imbau yang bersangkutan hadir saja lah," ucap Argo.

Begitu pula dengan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, baik saksi ahli maupun yang mengetahui kasus Rizieq. Dia menjelaskan, kebutuhan pemeriksaan saksi tergantung pihak penyidik.