Gubernur DKI Jakarta Bicara Wacana Pemindahan Ibu Kota RI

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menilai pemindahan ibu kota Republik Indonesia bukanlah hal yang sederhana. Atas dasar itu, Djarot menilai itu tak bisa dilakukan dengan cepat. Pasalnya, banyak hal yang harus dipersiapkan dengan matang sebelumnya.

"Karena (pemindahan ibu kota) kan berarti bukan hanya memindahkan kantor kepresidenan saja. Tapi bagaimana dengan kementerian dan kedutaan," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (4/7).

Dan, tentang rencana pemindahan yang kembali mencuat karena pernyataan Ketua Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) tersebut awal pekan ini, Djarot mengatakan Pemprov DKI Jakarta belum pernah dilibatkan dalam penyusunan rencana itu selama ini. Itu, kata dia, adalah kewenangan dari pemerintah pusat.

"Pemindahan ibu kota itu urusannya pemerintah pusat, tunggu saja bagaimana kajiannya," kata Djarot.

Lihat juga: Wacana Pemindahan Ibu Kota Bagai Mimpi di Siang Bolong

Senada dengan Djarot, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengaku pihaknya belum mengetahui secara pasti terkait kajian rencana pemindahan ibu kota negara yang dilakukan Bappenas.

"Kalau itu memang diperlukan, ya sah sah saja. Enggak ada masalah. Kami sih, siap," kata Edi di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (4/7).

Hanya saja, kata dia, persiapan perpindahan ibu kota sudah pasti makan waktu tidak sebentar. Oleh sebab itu, Edi berharap pemerintah dapat menyiapkan kajiannya sebaik mungkin.

"Karena di wilayah baru pun kan harus ada ketenangan. Biar pemerintah bisa bekerja dengan baik demi kepentingan masyarakat. Sehingga kinerja pemerintah tetap bisa terukur," kata dia.

Lihat juga: GP Ansor dan Banser Tolak Khilafah dan Tak Takut ISIS

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, menuturkan pemerintah akan segera menyelesaikan kajian realisasi rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta.

"Yang pasti di luar Pulau Jawa, kemungkinan besar di Pulau Kalimantan. Tapi spesifiknya di mana, itu yang akan difinalkan," ujar Bambang pada awal pekan ini seperti dikutip dari Antara.

Bambang sempat mengatakan, ada beberapa kota kandidat yang berpotensi menjadi ibukota baru. Dia mengakui salah satu kandidat ibukota baru adalah Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Terkait munculnya nama Palangkaraya, sebagai kandidat ibukota baru, karena hal tersebut juga pernah digagas oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno.

Adapun untuk pendanaan, Bambang menyatakan pihaknya mendorong swasta untuk terlibat lewat kemitraan publik (Public Private Partnership/PPP).

Bambang menuturkan, pada tahun ini pihaknya akan menyelesaikan kajian terkait rencana pemindahan ibukota negara tersebut. Ia berharap, dalam dua tahun ke depan, sudah mulai ada kegiatan terkait pemindahan pusat administrasi ibukota negara.

"Sudah dibahas juga dengan presiden, kita intinya akan memulai segala proses. Kajian mudah-mudahan tahun ini selesai, termasuk estimasi pendanaannya. Mudah-mudahan kita juga bisa menemukan skema pendanaannya," kata Bambang.