Tolak Full Day School, PKB Nilai Sekolah Tak Mampu Ajar Agama

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menegaskan menolak rencana penerapan full day school yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Ia menilai sekolah tak mampu mengajarkan agama dan akan mematikan kegiatan pesantren serta madrasah.

"Kurikulum (agama) di sekolah full day school sangat terbatas. Gurunya enggak ada, yang ada di pendidikan masyarakat, pesantren, madrasah, musala dan taman pendidikan agama. Jangan diambil sekolah semua," kata Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin, Sabtu (8/7).

Jika full day school diterapkan, ia khawatir seluruh pelajar Indonesia akan kerugian. Mereka akan kekeringan ilmu agama dan menjadi generasi yang tidak mengenal Allah.

Selain itu, Muhaimin mengatakan penolakan PKB juga disebabkan oleh sikap Nahdlatul Ulama (NU) yang terlebih dulu menolak. Cak Imin mengatakan semua kiai NU menolak dengan keras.

"Kita mengusulkan ada dialog antara NU dan Muhammadiyah. Tapi NU enggak mau pokoknya tolak," kata Cak Imin.

Cak Imin melanjutkan, "Kita sudah menyampaikan (usulan dialog) dua kali kepada Presiden. Sudah sempat diputuskan mundur waktu itu."

Sikap NU dan Muhammadiyah memang bertolak belakang. Jika NU menolak full day school, Muhammadiyah justru mendukung ide tersebut. 

Mendikbud Muhadjir Effendy sendiri merupakan mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang. Selain itu Muhadjir adalah Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Pilihan Redaksi Polri Dukung Kebijakan Full Day School Kemdikbud 'Pendidikan Karakter Pintu Masuk Reformasi Pendidikan' MUI Keberatan Aturan Full Day School

Organisasi lain yang juga menolak full day school adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI berharap pemerintah menunda pemberlakuan aturan tersebut hingga diterbitkannya Peraturan Presiden RI tentang Program Penguatan Pendidikan Karakter Bangsa.

Selain menunda penerapannya, Ketua Umum MUI KH Ma'ruf Amin berharap pemerintah berhenti melakukan sosialisasi full day school.

"Kami mohon agar Kemendikbud tidak melakukan sosialisasi dan langkah lain serta menunda pemberlakuan Permendikbud Nomor 23 tahun 2017 tentang Hari Sekolah karena bisa menimbulkan pro dan kontra," ungkap KH Ma'ruf Amin dalam keterangan resmi.

Ada beberapa pertimbangan bagi MUI untuk meminta pemerintah menimbang ulang rencana pemberlakuan full day school. Salah satunya adalah anggapan kontraproduktif dengan program kerja Presiden Joko Widodo tentang Nawa Cita yang bertujuan membangun karakter bangsa.

MUI berharap kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) agar skala cakupan dan implementasinya lebih luas.