Golkar: Presidential Threshold 20 Persen Harga Mati

Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar menyatakan tetap konsisten mendukung opsi presidential threshold sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, partainya tidak akan berubah pikiran untuk mendukung opsi yang tengah diperdebatkan fraksi-fraksi di DPR RI tersebut.

"Dari Partai Golkar, kami tetap pertahankan angka 20-25 persen. Bagi kami itu harga mati," ujar Idrus di kawasan Senayan, Jakarta, Selatan, Minggu (9/7).

Lihat juga: Tjahjo: Kualitas Demokrasi Tak Ditentukan Banyaknya Capres

Menurut Idrus, penerapan presidential threshold sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional sudah terbukti berlangsung baik selama ini.

Apalagi, kata Idrus, batas 20-25 persen itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

"Ambang batas 20 kursi dan 25persen secara nasional itu sudah berlangsung dua kali, saya kira nggak ada masalah," jelasnya.

Lihat juga: PAN Melunak soal Ambang Batas Pencalonan Presiden

Idrus menyarankan agar semua fraksi menghilangkan ego masing-masing. Ia menyarankan agar pembahasan presidential threshold di parlemen harus mengarah pada dukungan yang kuat kepada sistem Presidensial saat ini.

"Saya kira ini yang kita perlu pikirkan bersama. Kita jangan pikir kepentingan sendiri tapi pada format yang menguatkan sistem presidensial," ujarnya.

Meski menyatakan konsiten pada pilihan tersebut, kata Idrus, Partai Golkar tetap menghormati proses lobi-lobi yang saat ini masih berlangsung.

Lihat juga: Isu Krusial dan RUU Pemilu yang Tak Kunjung Selesai

Alasannya, menurut Idrus, isu presidensial paling alot dibandingkan dengan empat isu lainnya dalam RUU pemilu saat ini.

"Komunikasi politik sebuah keniscayaan. Yang dilakukan adalah berangkat dari visi yang sama. Enggak ada masalah lobi-lobi," kata Idrus.