Jokowi Tantang Penolak Perppu Ormas Gugat ke MK

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempersilahkan pihak-pihak yang tak sepakat dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Perundang-undangan (Perppu) mengenai organisasi massa (ormas) untuk menempuh jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal itu disampaikan Kepala Negara terkait suara sumbang yang menolak Perppu terkait. "Mereka yang tidak setuju dengan Perppu Ormas, silakan dibawa ke jalur hukum," ujarnya dalam kuliah umum di Akademi Bela Negara Partai Nasional Demokrat, Jakarta, Minggu (16/7).

Lihat juga: Menilik Siasat 'Kemesraan' Presiden Jokowi dengan NU

Sebagai negara hukum, Jokowi menyebut, negara tidak masalah apabila ada yang ingin menggugatnya. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah ingin Indonesia tetap utuh dan akan tetap menjalankan fungsinya sebagai pengawas.

"Yang kami inginkan negara kita tetap utuh," tutur Jokowi.

Dalam pidatonya, Jokowi menegaskan, pemerintah tak akan tunduk terhadap organisasi masyarakat yang hendak mengganti Pancasila sebagai ideologi negara dengan ideologi mana pun.

Seperti diketahui, pemerintah baru saja menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 soal Ormas. Saat ini, Perppu itu telah berlaku efektif menggantikan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013. Namun, secara resmi Perppu baru akan resmi setelah DPR menguji dan menerimanya dalam rapat paripurna.

Lihat juga: HTI Daftarkan Uji Materi Perppu Ormas Senin

Suara keberatan akan Perppu Ormas datang dari beragam kalangan. Salah satunya, yaitu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menurut mereka, negara dalam keadaan aman, sehingga Perppu Ormas tak diperlukan

"Proses peradilan adalah unsur penting mencegah terjadinya kezaliman, kediktatoran. Pemerintah boleh menuduh ormas, tetapi ormas boleh menuduh tuduhan itu. Kalau menggunakan Perppu ini, di mana arena untuk menguji tuduhan dan tudingan itu?" terang juru Bicara HTI Ismail Yusanto, akhir pekan lalu.